Jakarta, Aktual.co — Terkait penembakan di Papua, Wakil Presidem Jusuf Kalla menjelaskan apa yang terjadi hanya masalah kecil saja. Itu pun di tempat-tempat terbatas.
Ia mengatakan aparat keamanan dibantu TNI terus mengatasi persoalan yang ada. Dirinya meminta penilaian yang berimbang terhadap TNI maupun Polri terkait masalah hak asasi manusia (HAM) karena jika rakyat biasa yang melakukan penembakan tidak dianggap melanggar HAM.
“Sementara jika TNI atau Polri yang melakukan penembakan selalu dianggap melanggar HAM,” kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla juga menjelaskan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan banyak pandangan yang berkembang bahwa hampir semua kekayaan Papua diambil oleh pemerintah, padahal tidak demikian karena pemerintah memberikan subsidi tiap tahun kepada Papua sebesar Rp17 triliun.
“Hasil pajak, royalti dan kekayaan lain di Papua hanya Rp18 triliun. Sementara kebutuhan untuk pembanguan Papua mencapai Rp35 triliun. Dengan demikian harus disubsidi sebesar Rp17 triliun,” demikian Jusuf Kalla usai acara Penandatangan MoU antara Palang Merah Indonesia (PMI) dengan TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/12).
Artikel ini ditulis oleh:
