Jakarta, Aktual.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengatakan Pemerintah Indonesia masih memerlukan kerja sama dengan Freeport McMoran Inc untuk mengelola kawasan pertambangan tembaga, perak dan emas di Tembagapura, setelah mendapat kepemilikan saham sebesar 51 persen.

“Kenapa hanya 51 persen? Karena kita masih membutuhkan teknologi dari Freeport itu sendiri. Kita bisa saja berusaha lebih besar, namun kita masih membutuhkan kerja sama, baik teknologi maupun kerja sama pemasaran dan manajemen dari proyek yang besar ini,” kata Wapres Jusuf Kalla saat memberikan pembekalan kepada Calon Perwira Remaja Akademi TNI dan Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (18/7) sore.

Selain itu, upaya Pemerintah untuk dapat memiliki 51 persen saham Freeport Indonesia merupakan langkah berkelanjutan untuk dapat menguasai keseluruhan saham di proyek pertambangan Bumi Cenderawasih itu.

Wapres Kalla mengatakan untuk dapat menguasai seluruh saham Freeport bagi Pemerintah bukanlah hal yang mudah, mengingat nilai proyek tersebut lumayan mahal hingga mencapai Rp100 triliun.

“Nilai Freeport sekarang itu kira-kira Rp100 triliun, sehingga untuk membeli 49 persen sisanya itu nilainya hampir Rp50 triliun sendiri. Dan itu tentu bukan hal mudah untuk berbicara itu dengan mereka (Freeport Mcmoran Inc.),” katanya.

Untuk saat ini, yang bisa digali oleh Pemerintah Indonesia dengan upaya kepemilikan 51 persen saham tersebut, adalah dengan melibatkan sumber daya manusia Tanah Air.

“Tetap secara teknologi, secara teknis, kita tetap bekerja sama dengan Freeport yang telah menguasai teknis pertambangan seperti itu. Tapi kita (Pemerintah) ingin agar generasi muda, dengan mayoritas (saham) itu agar terlibat dalam manajemen, terlibat dalam teknologi, dan terlibat dalam operasional,” ujar Jusuf Kalla.

PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), Freeport McMoran Inc, dan Rio Tinto telah melakukan penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian terkait penjualan saham Freeport dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia ke Inalum. Kepemilikan Inalum di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51 persen dari semula 9,36 persen.

Pokok-Pokok Perjanjian tersebut selaras dengan kesepakatan pada 12 Januari 2018 antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provisi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika, di mana pemerintah daerah akan mendapatkan saham sebesar 10 persen dari kepemilikan saham PTFI.

Dalam perjanjian tersebut, Inalum akan mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar dolar AS untuk membeli hak partisipasi dari Rio Tinto di PTFI dan 100 persen saham FCX di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham di PTFI. Para pihak akan menyelesaikan perjanjian jual beli ini sebelum akhir tahun 2018.

 

Ant.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS