Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyediakan layanan khusus daerah di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat untuk memberikan informasi kepada investor mengenai peluang investasi.
“Saya bilang ke Kepala BKPM, bikin ‘desk’ (meja/gerai) perwakilan daerah di sini. Biar investor tidak usah ke daerah dulu sebelum berniat bangun proyek. Cukup di Jakarta saja,” kata Jusuf Kalla saat mengunjungi Kantor BKPM Jakarta, Selasa (24/2).
Menurut Wapres, pembentukan gerai khusus daerah akan memberikan banyak keuntungan bagi kedua belah pihak. Pemerintah daerah bisa langsung mempromosikan diri atas peluang investasi dengan ongkos yang lebih murah karena hanya perlu mengirim perwakilan ke Jakarta. “Siapa daerah yang cepat bikin ‘counter’, bakal dapat informasi pertama. Dari pada keliling keluar negeri menawarkan daerahnya, bawa rombongan besar kan boros,” katanya.
Sementara itu, dari sisi investor dimudahkan karena tidak perlu menghabiskan waktu ke daerah karena semua informasi tersedia di PTSP Pusat. Para investor juga diharapkan bisa secara langsung diberi daftar pengusaha daerah yang bisa diajak bekerjasama jika berniat berinvestasi di suatu daerah.
“Nanti bisa bikin janji pertemuan, bertemu siapa, nomor telponnya berapa di desk itu. Jadi memudahkan investor yang mau ke daerah. Atau investor yang ingin gabung dengan pengusaha daerah bisa dibantu jadi perantara. Itu cantik cara bisnisnya,” katanya.
Lebih lanjut, Wapres meminta pembentukan “desk” daerah di PTSP Pusat bisa dilakukan dalam waktu satu bulan. “Bulan depan atur itu, (‘desk’ daerah) Pak Franky. Dalam satu bulan, integrasikan semua daerah ke sini. Supaya bisa jalan dan ada pemerataan ke semua wilayah,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKPM Franky Sibarani menyanggupi permintaan Wapres untuk membentuk “desk” daerah di PTSP Pusat dalam jangka waktu satu bulan. “Kalau waktu, secara infrastruktur, kami siap dalam waktu sebulan. Tapi kesiapan kepala daerah itu kan harus dikomunikasikan dulu,” katanya.
Menurut Franky, harus dibahas teknis penempatan perwakilan daerah di PTSP Pusat. Mereka, menurut dia, bisa ditempatkan secara menetap atau menetap sementara per minggu secara bergantian. Ia juga menuturkan, pihaknya akan berkomunikasi denga kepala daerah di tingkat provinsi untuk menawarkan “desk” daerah.
“Kami setuju dan sepakat bahwa kita mendorong daerah bukan hanya dari sisi promosi saja, tapi dari sisi koordinasi. Karena investor relatif banyak dan intensitas datangnya ke PTSP Pusat sangat tinggi, maka didorong ada ‘desk’ daerah,” ujarnya.
Meski menyanggupi pembentukan “desk” daerah, Franky menegaskan kewenangan perizinan apakah investor akan langsung mendapat kepastian usaha di daerah tetaplah di daerah itu sendiri. “Saran adanya ‘desk’ ini adalah untuk lebih memfasilitasi investor agar dapat gambaran sebelum dia memutuskan berinvestasi ke daerah. Jadi dia bisa ‘belanja’ informasi daerah di sini. Kalau perizinan ada tahapannya lagi,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
