Jakarta, Aktual.com – Ketua Ciliwung Merdeka, Romo Sandyawan Sumardi, mengatakan, warga Bukit Duri, Jakarta Selatan mempertanyakan tujuan penataan di kampungnya oleh Pemprov DKI Jakarta.
Pasalnya, seringkali baik pemerintah pusat atau daerah, melakukan penggusuran bertujuan untuk kepentingan korporat, bukan masyarakat luas.
“Beberapa kali mereka warga memperhatikan Agung Podomoro part di Klender. Dulu itu area warga sekarang dikuasai asing, Podomoro,” ucap Sandy saat dihubungi Aktual.com, Jakarta, Senin (25/7).
“Dulu Pemprov menggusur untuk kepentingan publik, siapa publik itu? sekarang siapa yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan?” tanya pria yang dulunya akrab disapa Romo Pemulung.
Terlebih, lanjut Romo, dalam beberapa penataan di Jakarta seringkali Pemprov DKI hanyalah sebagai eksekutor, sedangkan yang berada dibalik rencana penataan tersebut ialah pengembang. Seperti Kalijodo dan penggusuran Pasar Ikan yang diketahui didanai oleh salah satu pengembang reklamasi Teluk Jakarta.
“Logika sederhana, siapa owner terakhir dari lingkungan itu? Siapa yang paling berkuasa untuk mengelola tanah dan lingkungan itu sebagai aset ekonomi?” tambah Sandy.
Oleh karena itu, ganti rugi dengan rusunawa tidaklah cukup. Pasalnya, warga bukan hanya terancam kehilangan tanah, namun juga pekerjaan di tempat asal mereka.
“Yang kita inginkan keadilan, kita tidak menentang pembangunan bantaran sungai, tapi kita menentang sistem yang tidak adil dimana warga diusir semua lalu datang pengembang yang menguasai ekonomi disitu. Maka kami usul alternatifnya tukar guling lahan,” tandas Sandy.
Laporan: Agung
Artikel ini ditulis oleh:
