Jakarta, Aktual.com — Anggota DPD RI asal Papua Tengah, Eka Kristina Yeimo, mendorong evaluasi serius terhadap kebijakan keamanan di Papua. Ia menilai keberadaan militer dalam jumlah besar telah menimbulkan dampak terhadap warga sipil, bahkan memicu jatuhnya korban, sehingga perlu dibahas kemungkinan penarikan pasukan yang dinilai berlebihan.
“Mungkin itu sebagian atau sepenuhnya ditarik,” ujar Kristina dalam diskusi di YLBHI Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Ia mengaku hingga kini belum mengetahui secara pasti siapa pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan pengiriman maupun penarikan pasukan. “Yang berkuasa untuk ini kami juga belum tahu,” katanya.
Menurut Kristina, urusan pertahanan dan keamanan memang menjadi kewenangan negara. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh mengabaikan kenyamanan dan keselamatan warga.
“Memang pertahanan dan keamanan ini urusan negara. Tetapi kalau mengganggu kenyamanan masyarakat, saya kira itu masalah,” ujarnya.
Kristina juga menyoroti jatuhnya korban dari kalangan warga sipil sebagai persoalan serius. “Dan banyak warga sipil yang jadi korban, itu masalah,” lanjutnya.
Ia meminta pihak yang berkaitan langsung, seperti Panglima TNI dan Kepolisian, memberikan kejelasan mengenai kebijakan keamanan di Papua. Kristina mengakui keterbatasan informasi yang dimiliki DPD RI terkait hal tersebut.
Ia pun menyampaikan harapan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian khusus terhadap persoalan yang dinilainya telah berlangsung lama.
“Pak Presiden, tolong memperhatikan ini. Dari LBH disampaikan 2023 sampai sekarang 2025, ini sudah hampir tiga tahun berjalan,” ujarnya.
Terkait jaminan keamanan jika penarikan pasukan dilakukan, Kristina menilai masih terdapat aparat negara di tingkat lokal. Namun, ia mempertanyakan efektivitas dan pembagian peran aparat tersebut.
Kristina juga menyinggung adanya potensi tumpang tindih kehadiran berbagai satuan keamanan di lapangan, yang justru menimbulkan kebingungan dan ketidaknyamanan warga.
Ia menegaskan bahwa negara pasti memiliki solusi terbaik untuk menjaga keamanan. Namun, kebijakan yang diambil harus mencegah munculnya persoalan baru.
“Karena justru kehadiran yang berlebihan ini malah menambah masalah dan membuat warga tidak nyaman,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Achmat
Eka Permadhi
