Ribuan Umat Muslim menggelar aksi mengutuk keras terhadap aksi penindasan Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Republik Rakyat China (RRC) di depan Kedutaan Besar China, di Jalan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (21/12/2018). Mereka menyikapi konflik yang terjadi pada muslim Uighur mengalami penyiksaan, intimidasi, diskriminasi, hingga larangan menjalankan agama sesuai syariat Islam. Dalam aksi tersebut mereka menyerukan untuk mengusir Dubes China dari Indonesia, atas perlakuan terhadap Muslim Uighur di negaranya. AKTUAL/Eko S Hilman

Jakarta, Aktual.com – Koordinator Tionghoa Anti Korupsi Lieus Sungkharisma menyatakan pemerintahan Indonesia harus sensitif dan cepat tanggap terkait masalah etnis Uighur yang menurut beberapa pihak mengalami penindasan oleh pemerintah China.

“Jadi kita yang hadir di sini, sebenarnya mengingatkan dan mempertanyakan kebenarannya. Itu di video, fotonya lihat sadis kan. Kalau enggak ada sikap dari pemerintah, itu menyakitkan umat Islam yang ada di Indonesia. Makanya walaupun saya bukan muslim, kalau soal seperti ini saya konsern. Harus disuarakan, tidak boleh didiamkan,” ujar Lius saat ditemui usai menghadiri aksi solidaritas umat islam Uighur, di depan Kedubes China, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12).

Lebih lanjut, Lieus mengharapkan pemerintah Indonesia memanggil Duta Besar China untuk Indonesia untuk memberikan penjelaskan kepada publik mengenai kondisi yang sebenarnya ke publik soal keadaan etnis Uighur di Negeri Tirai Bambu tersebut.

“Kalau perlu meminta PBB untuk melakukan investigasi, itu yang umat Islam, rakyat Indonesia harapkan,” ujarnya.

Dirinya yang menegaskan meski bukan seorang muslim, merasa terpanggil untuk mengikuti aksi solidaritas Uighur karena menurutnya aksi tersebut merupakan panggilan jiwa menyuarakan kemanusiaan dan bukan hanya urusan kaum muslim saja.

“Bukan hanya karena agama saya bukan Islam terus saya enggak peduli, salah. Hal seperti ini harus kita suarakan. Selain itu, ini menyangkut kewibawaan negara kita, kalau rakyat merasa ada ketidakadilan harusnya pemerintah sangat cepat. Harusnya pemerintah duluan,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS