Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i (Romo) mengaku tidak heran dengan sikap pemerintah yang memang sejak awal menggunakan standart ganda terhadap kasus penistaan agama moleh Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.
Hal itu menanggapi sikap aparat kepolisian yang melarang peliputan terhadap awak media atau cenderung memilih media mana saja yang boleh masuk ke dalam ruang sidang dengan terdakwa Ahok, meski majelis hakim menetapkan jalannya persidangan terbuka untuk umum.
“Kalau kemudian statmen-statment dari pmerintah ini dalam kasus Ahok sejak awal memilki standart ganda, bukan jadi rahasia umum lagi,” kata Romo, di Jakarta, Selasa (17/1).
Ia menjelasakan, sejumlah pernyataan pemerintah acap kali tidak konsisten, seperti ketika aksi demonstrasi pada 2 Desemeber 2016 kemarin. Pemerintah mengatakan tidak melarang aksi drmonstrasi, namun kenyataannya ancaman kepada perusahaan bus yang mengangkut peserta aksi pun dilakukan ditingkat Polres.
“Dan sekarang sidang Ahok juga dibilang terbuka untuk umum di liput, kemudian diseleksi. Memang menjadi kebiasaan pemerintah hari ini dan itu menjadi bahaya, kenpa? karena pemerintahan ini efektif kalau bersinergi antara pemerintah dan rakyat sehingga diperlukan trust dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, dan ketika terjadi distrust sosial terhadap pemerintahan, ini kan ke depan smakin berbahaya,” ujar politikus Gerindra itu.
“Dan ada dugaan jika situasi ini sengaja diciptakan, supaya masyarakat tidak puas dan membuat kerusuhan kemudian pemerintah punya argumen melakukan tindakan represif. Karena kebijakan pemerintah saat ini lebih banyaknya represif ketimbang melindungi segenap tumpah darah indonesia, bukan mengayomi dan melindungi,” tandas anggota dewan asal Dapil Sumatera Utara I itu.[Novrizal Sikumbang]
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid
