Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (kanan) dan Djarot Saiful Hidayat (kiri) berbincang sebelum dimulainya konferensi pers yang dipimpin Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta, Rabu (15/2). Megawati Soekarnoputri menanggapi hasil hitungan cepat Pilkada serentak 2017 serta memberikan apresiasi kepada warga Jakarta yang telah memilih pasangan Ahok-Djarot dan meminta pendukung untuk tetap solid bila pilkada dilanjutkan ke putaran kedua. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./aww/17.

Jakarta, Aktual.com – Proses pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada putaran kedua nanti diprediksi akan banyak terjadi kecuraangan Pilkada secara masif.

Pilkada DKI di putaran kedua sendiri diikuti oleh pasangan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Menurut pengamat dari Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, tensi pilkada di DKI akan semkin tinggi, sehingga potensi kecurangan bisa lebih serius lagi. Apalagi ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan dalam menyidangkan perkara hanya berpatokan pada ambang batas itu.

“Sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk kerja keras bagaimana caranya agar bisa memenangkan Pilkada DKI putaran kedua itu,” ungkap Feri seusai diskusi Sengketa di MK: Keadilan Substantif untuk Pilkada Demokratis, di Jakarta, Minggu (5/3).

Feri menegaskan, potensi kecurangan bisa saja dilakukan oleh kedua pasangan tersebut. Namun demikian, posisi petahana atau pasangan nomor urut dua bisa lebih tinggi.

“Tapi memang, petahana itu punya kekuatan untuk melakukan kecurangan. Kecurangannya seperti apa? Bisa macam-macam dan dengan bentuk kecurangan yang  berbeda,” ungkap Feri.

Meski begitu, dia juga mengakui bisa saja non petahana melakukan kecurangan juga, meski tak semasif dari pasangan petahana itu. “Karena bagi petahana dana dan SDM memungkinkan. Dan kemudian, dana yang menyokongnya juga dianggap besar,” tandasnya.

Meski dirinya mengakui tensi pilkada di DKI jakarta lebih tinggi dari daerah lain dan kecurangannya bisa luar biasa, tapi pengawasan publik yang kuat mestinya bisa menekan potensi kecurangan itu.

“Proses di DKI ini diawasi banyak mata publik. Makanya itu jadi keuntungan di DKI agar kecurangan itu bisaa ditekan,” pungkas Feri.

(Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan