Menteri Keuangan Sri Mulyani , membacakan pandangan akhir pemerintah soal Rancangan Undang-Undang tentang Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (ASEAN Framework Agrement on Services/AFAS), usai dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4). Dalam Rapat Paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang tentang Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (ASEAN Framework Agrement on Services/AFAS) disahkan menjadi Undang-Undang. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan perlunya waspadi inflasi yang berasal dari barang impor atau “imported inflation” dan menjadi perhatian dalam kondisi depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sekarang ini.

“Banyak sekali impor itu sudah dilakukan pada tahun lalu sampai dengan kuartal pertama (tahun) ini,” kata Sri Mulyani ditemui usai memberikan pidato kunci di Jakarta, ditulis Rabu (9/5).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menyoroti pertumbuhan impor yang mencapai 12,75 persen dalam PDB triwulan I-2018 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year).

“Kalau dilihat dari GDP kuartal I, impor kita tumbuh 12 persen. Itu bagaimana kaitannya terhadap inflasi harus kita jaga bersama-sama dengan BI,” kata Sri Mulyani.

Menkeu menyatakan akan terus memantau dinamika dari perekonomian, terutama dari faktor kebijakan negara lain yang bisa memberikan pengaruh kepada nilai tukar rupiah maupun ekonomi nasional.

“Dinamika yang sekarang terjadi harus bisa dijaga untuk bisa memberikan nilai positif,” kata dia.

Sri Mulyani berpendapat bahwa dengan adanya depresiasi justru menimbulkan dampak positif bagi APBN karena penerimaan yang berasal dari dolar akan meningkat.

“Namun kita juga tahu bahwa ada juga kewajiban. Dan semuanya kami lihat, defisit fiskal kita mungkin akan tetap terjaga di 2,19 persen dari GDP atau bahkan lebih rendah,” kata dia.

 

Ant.

Artikel ini ditulis oleh: