Jakarta, Aktual.com — Wacana Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan untuk membuka opsi memasukan pembiayaan penggunaan jasa pelobi (lobbyist) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai pro kontra.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto mengaku heran dan mempertanyakan adanya opsi tersebut. Pasalnya, sejak dulu tidak dikenal istilah jasa pelobi.
“Saya kalau APBN, selama saya 3 periode di DPR ya saya tidak pernah membicarakan dan mendengar adanya anggaran itu dan 3 rezim pemerintahan sebelum ini. Karena dikalangan ASEAN kan ngga pernah ada (adat itu). Terkadang hanya dengan telpon saja sudah oke,” ucap Sidarto, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (10/11).
Menurut politikus PDIP itu, budaya lobbyist atau dikenal penggunaan jasa calo ini hanya dikenal dibudaya barat saja.
“Budaya lobi itu kan ada di Amerika dan sekitarnya. Tapi kalau disekitar Indonesia gak ada itu,”
“Saya mengalami 3 periode di DPR dan pemerintahan Habibie, Gusdur, Ibu Mega, SBY, kan keluar negeri juga. Saya nggak pernah denger butuhkan biaya itu. Kenapa baru sekarang muncul,” tandas mantan Ketua MPR RI itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
