Jakarta, Aktual.com – Ketua Setara Institute, Hendardi, mempertanyakan pilihan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
Siang tadi (27/7), Wiranto diketahui diumumkan dan dilantik sebagai Menkopolhukam oleh Presiden Jokowi. Wiranto menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang digeser posisinya menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
Menurut Hendardi, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (27/7), Presiden dalam menentukan Wiranto sama sekali tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu sebagai variabel berpengaruh.
Di sisi lain, posisi yang dijabat Wiranto ke depan akan sangat menentukan kinerja kementerian, kejaksaan dan kepolisian. Khususnya terkait masalah politik, hukum dan keamanan.
“Kehadiran Wiranto dalam kabinet hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM, karena sulit bagi Wiranto memprakarsai penuntasan pelanggaran HAM berat, sementara dirinya diduga terkait dengn peristiwa- peristiwa itu,” jelas Hendardi.
Diungkapkan Hendardi, dugaan keterlibatan Wiranto dalam kasus HAM masa lalu cukup jelas dalam laporan2-laporan yang disusun Komnas HAM. Dirinya termasuk yang pesimistis atas masa depan penuntasan pelanggaran HAM yang adil.
“Janji-janji Jokowi yang terang benderang tertuang dalam Nawacita, besar kemungkinan akan menemui jalan buntu,” katanya.
“Sekarang rakyat pasti memahami bahwa isu HAM hanya menjadi komoditas politik Jokowi untuk menundukkan lawan politik saat berkontes dalam Pilpres 2014 dan akan berulang pada Pilpres 2019,” demikian Hendardi.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
