Menko Polhukam Wiranto berpose sebelum mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7). Presiden Joko Widodo melakukan perombakan terhadap 12 menteri dan satu kepala badan dalam Kabinet Kerja. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/pd/16.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berjanji terus menindaklanjuti rekomendasi simposium terkait dugaan pelanggaran HAM 1965, yang telah diserahkan kepada pemerintah pada Mei lalu.

Pernyataan tersebut diungkapkan Wiranto untuk menepis anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa mantan Panglima ABRI itu terkesan mengabaikan upaya penyelesaian dugaan tindakan pelanggaran HAM berat pada periode 1965.

“Saya akan terus bekerja menyelesaikan masalah itu, saya jamin. Jadi masalah HAM masa lalu yang kemarin sudah tercatat untuk diselesaikan terus kita lanjutkan,” ujar Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).

Ia mengaku telah beberapa kali menggelar rapat di Kemenko Polhukam untuk secara khusus membahas masalah pelanggaran HAM, termasuk mengkaji satu per satu poin rekomendasi secara komprehensif, adil, dan transparan.

Kehati-hatian pemerintah dalam menangani persoalan ini dilakukan untuk menghindari proses penyelesaian yang melibatkan tuduhan atau keberpihakan terhadap pihak tertentu.

“Kita mengarah pada penyelesaian masalah yang seadil-adilnya. Jangan sampai penyelesaian masalah HAM ini justru menimbulkan masalah baru yang membebani bangsa ini,” ujar dia.

Mitra pemerintah seperti Komnas HAM dan para pakar hukum juga dilibatkan dalam rapat di Kemenko Polhukam, karena pertimbangan dan pandangan mereka dinilai penting dalam merumuskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965.

 

(ant)

Artikel ini ditulis oleh:

Antara