Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan bahwa wilayah politik sangat mendominasi wajah demokrasi di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahap Kedua yang digelar 15 Februari 2017 menjadi salah satu tolak ukurnya.
“Dalam demokrasi, wilayah politik adalah wilayah dominan yang memback up dominasi itu. Pemilu adalah tolak ukur(nya), apakah demokrasi itu dilakukan dengan benar atau tidak,” terangnya dalam Rakornas Pilkada Serentak di Jakarta, Selasa (31/1).
Diungkapkan, keberhasilan Pilkada untuk memilih pemimpin menjadi tolak ukur. Di sini, generasi penerus mempunyai tanggungjawab besar karena ditangan mereka nantinya warisan bangsa dititipkan. Warisan yang sangat berharga yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Para pendahulu sudah berkorban, maka tugas kita untuk melanjutkan pembangunan dan mengisi kemerdekaan, kalau tidak mampu? Ya malu. Itu tercermin dalam UUD 1945 alinea kedua,” terang Wiranto.
Kesuksesan Pilkada, lanjut dia, bukan hanya menjadi tugas Presiden Joko Widodo, bukan juga tugas Menteri Dalam Negeri semata, melainkan semua pihak. Begitu halnya kepolisian dan tentara yang harus mengamankan jalannya Pilkada.
“Kalau penyelenggaraannya sukses maka pemimpinnya juga sukses. Kalau tidak, pemimpinnya ya juga tidak. Karena pemimpin itulah yang dapat mendorong dan membawa rakyat ke cita-cita nasional itu,” ucap Wiranto.
“Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang tahu masalah, dapat mengubah sesuatu jadi lebih baik, berfikir jauh ke depan, atau out of the box, bukan hanya berfikir yang rutin saja,” sambung Wiranto.
Artikel ini ditulis oleh:
