Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto memberikan sambutan saat mengunjungi Kantor Fraksi Hanura di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2015). Kedatangan Wiranto untuk bersilaturrahmi dan memberikan pesan kepada sejumlah anggota DPR RI Fraksi Hanura. Wiranto berpesan, Kalau sudah diberikan mandat, harus berikan tanggung jawab ke rakyat. Saya yakin walaupun jumlah kita sedikit, tapi harus punya makna yang besar terhadap kepentingan rakyat dan bangsa.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta tudingan sejumlah pihak atas keterlibatannya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, dibuktikan dengan jelas.

“Isu-isu HAM mengenai saya, saya mengharapkan harus jelas locus, tempus, delicti-nya. Di mana dan kapan, di mana keterlibatan saya. Saya akan jelaskan satu persatu,” ujarnya usai upacara serah terima jabatan Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/7).

Penunjukan Wiranto menjadi Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu (27/7), menuai kecaman dari berbagai pihak.

Panglima ABRI/TNI periode 1998-1999 itu dianggap bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM berat berdasarkan sejumlah laporan Komnas HAM.

Beberapa peristiwa tersebut adalah Tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I dan II, penculikan dan penghilangan aktivis prodemokrasi 1997/1998, serta peristiwa Biak Berdarah.

Selain itu, menurut Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) catatan penting lain terkait Wiranto adalah ketika namanya disebut-sebut di dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandat “Serious Crimes Unit”. (Selengkapnya: Kontras: Nama Wiranto ada di Tragedi Trisakti dan Kudatuli PDIP).

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Nebby