Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/10/2018). Wiranto mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada sedikitnya 18 negara yang telah menawarkan bantuannya kepada Indonesia untuk menangani korban gempa dan tsunami di Donggala dan Palu. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membantah kabar yang menyebutkan adanya penjarahan minimarket di Palu usai gempa.

Menurut Wiranto, yang terjadi Palu bukanlah penjarahan, melainkan hanya pengambilan barang akibat situasi darurat di Palu akibat gempa yang baru saja terjadi.

“Saya sendiri baru lihat tadi malam, saya tiga hari di sana. Saya lihat langsung bahwa ada perbedaan antara penjarahan dan pengambilan barang dari toko terutama makanan dan minuman,” ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (1/10).

Wiranto justru mengatakan, seharusnya semua pihak tidak mempermasalahkan dan memaklumi aksi tersebut, mengingat situasi darurat yang terjadi. Terlebih, suplai makanan dan minuman sangat terbatas.

Situasi ini akhirnya membuat pemerintah sepakat untuk membuka minimarket yang berada di dekat pengungsian agar membagikan makanan dan minuman kepada pengungsi.

“Karena keterbatasan suplai makanan dan minuman, tentu mereka akan mengambil barang-barang dari toko makanan dan minuman itu,” jelas Wiranto.

“Tapi kemarin kita rapat, kemudian kita bijaksanakan ada Mendagri, ada saya, Gubernur, Kapolda, Pangdam, Panglima TNI, kita bicarakan lebih baik daripada penjarahan liar, lebih baik kita buka minimarket itu ambil barangnya nanti diganti oleh uang,” urainya menambahkan.

Selain makanan dan minuman, pemerintah juga menggratiskan bahan bakar minyak (BBM) yang masih tersedia. Untuk itu, ia berharap semua pihak tidak lagi memakai istilah penjarahan yang lebih berkonotasi negatif tersebut.

“Kemudian sebenarnya istilah penjarahan itu kurang tepat karena memang akan dibayar. Ini akan kita atur, termasuk bahan bakar,” ucapnya.

Menurut Wiranto, ketersediaan BBM di Palu sangatlah terbatas lantaran dialihkan untuk genset yang dimiliki rumah sakit. Akibatnya, masyarakat pun harus mengantre untuk mendapatkan BBM.

“Mereka bayar juga. Saya jelaskan bahwa sebenarnya istilah penjarahan perlu dikoreksi. Kemungkinan ada, tapi sementara ini kebijaksanaan kita begitu,” pungkas Wiranto.

Artikel ini ditulis oleh:

Teuku Wildan