Jakarta, Aktual.com – Mantan Menteri Keuangan di era terakhir Presiden Soeharto, Fuad Bawazier menyebut, para wajib pajak kakap yang ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) tak serius untuk mendeklarasilan hartanya.
Dalam arti keikutsertaan mereka itu hanya bersifat formalitas. Sehingga, dengan kondisi begitu, menurut Fuad, jangan harap program amnesty pajak ini akan berhasil.
“Jadi para konglomerat/atau WP (wajib pajak) besar itu kini senyum-senyum dan tenang-tenang saja. Kalau begitu, apakah pengusaha-pengusaha besar itu akan ikut tax amnesty? Tentu saja ikut, tapi hanya formalitas alias kecil saja,” jelas Fuad kepada Aktual.com, Rabu (14/9).
Kondisi itu terjadi, kata dia, karena para WP besar itu tidak yakin agenda keterbukaan informasi atau automatic exchange of infrmation pada 2018 yang mengungkap data keuangan atau perbankan tidak benar-benar terjadi.
“Itu keyakinan mereka. Makanya, mereka formalitas ikut, hanya untuk mendapatkan senacam surat sakti pajak. Sehingga tidak lagi diperiksa atau diobok-obok aparat pajak nantinya,” jelas Fuad.
Dia menegaskan, justru saat ini, WP besar ini masih tersenyum sumringah, justru WP kecil atau gurem yang terus dikejar-kejar.
“Jadi sementara WP yang besar-besar kini tersenyum, justru rakyat kecil yg kini diuber-uber ketakutan. Luar biasa aneh dan kalapnya pemerintah saat ini,” tandas dia.
Apalagi diam-diam, kata dia, ada bisikan bahwa Singapura sendiri sampai kapanpun tak akan membuka data keuangan orang Indonesia yang ada di Singapura.
“Jadi, boro-boro melepas duitnya orang Indonesia, mengirim balik orangnya saja atau ekstradisi, pemerintah Singapura menolak,” cetus mantan Dirjen Pajak ini.
Cuma sayangnya, di tengah masih minimnya WP-WP kakap yang ikut tax amnesty, kata dia, WP-WP gurem malah terus dikejar-kejar.
Padahal, sejak awal didengungkannya tax amnesty, tujuannya untuk memulangkan dana-dana milik orang Indonesia yg disimpan di luar negeri. Tapi saat ini, justru tax amnesty diarahkan ke semua WP atau secara massif terhadap WP-WP gurem.
“Sehingga masyarakat kecil termasuk pensiunan sudah gelisah dan merasakan ketakutan dikejar-kejar aparat pajak. Apa motip dan pertimbangan pengalihan sasaran tax amnesty itu? Bisa jadi karena WP elit dan konglomerat itu masih tidak yakin pada kejujuran pemerintah RI,” tandas dia.
Untuk itu, agar pemerintah sendiri lebih dipercaya publik terutama WP besar. Dia menyarankan, agar pemerintah bersikap adil dan “berperasaan” dengan mrmastikan para pejabat negara ikut terlebih dahulu program tax amnesty.
“Jadi, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua anggota DPR dan DPRD, para gubernur, bupati/walikota, para hakim, jaksa, para jenderal TNI/Polri, dan politisi, direksi BUMN, bankers dan semua pejabat negara lainnya tanpa terkecuali harus terlebih dahulu mengisi atau ikut, agar program ini berhasil,” papar Fuad.(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
