Jakarta, Aktual.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program “AKSI Pangan” yang merupakan upaya sinergi kebijakan dalam mengakselerasi inklusi keuangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
“AKSI Pangan ini merupakan upaya nyata OJK bersama Kementerian terkait serta pelaku industri jasa keuangan untuk mempercepat dan meningkatkan pembiayaan sektor pangan, khususnya pada sebelas komoditi utama,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (24/3).
Peluncuran Program AKSI Pangan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Jumat yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Anggota Komisi XI DPR RI dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
Selain itu, ikut hadir pejabat Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta diikuti oleh asosiasi dan pimpinan industri jasa keuangan dan pelaku teknologi finansial (fintech) di bidang pertanian.
Program AKSI Pangan merupakan akronim dari Akselerasi, Sinergi dan Inklusi Keuangan di bidang pangan menjadi bagian dari tindak lanjut “Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat” yang diluncurkan Presiden pada April 2016.
Program ini juga merupakan bagian dari implementasi dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diluncurkan Presiden pada November 2016.
“Diharapkan aksi ini dapat menjawab masalah terbatasnya akses pembiayaan khususnya di sektor ketahanan pangan yakni pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan,” kata Muliaman.
OJK mengharapkan program ini menjadi gerakan nasional dalam memperkenalkan maupun mengimplementasikan skema pembiayaan secara rantai nilai serta mendukung momentum percepatan akses keuangan di sektor pangan.
Melalui program ini, pada 2017, sebanyak 19 bank mitra menargetkan peningkatan penyaluran kredit pada sektor tani, buruh dan hutan sebesar 14,12 persen menjadi Rp260 triliun.
Sedangkan, asuransi usaha tani, premi dan luas lahan terlindungi akan meningkat 64,88 persen menjadi Rp180 miliar dan satu juta hektar. Asuransi usaha ternak sapi, premi dan jumlah sapi terlindungi akan meningkat 238,42 persen menjadi Rp27 miliar dan 120.000 ekor sapi.
Kemudian, penjaminan kredit sektor pertanian meningkat 6,42 persen menjadi Rp8,8 triliun dan penjaminan KUR sektor pertanian meningkat 5,44 persen menjadi Rp 9,9 triliun.
Beberapa karakteristik program AKSI Pangan ini antara lain merupakan sinergi dari OJK, Kementerian dan instansi Pemerintah, dan industri jasa keuangan pada 11 komoditi pangan.
Kemudian, dilakukan melalui pola pembiayaan rantai nilai yang mengedepankan proses terpadu dan saling terkait dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan kredit maupun pembiayaan dari sektor perbankan dan pasar modal.
Selain itu, juga melibatkan penggunaan produk asuransi pertanian atau sapi dan nelayan, melibatkan teknologi finansial, dan bersinergi dengan berbagai lembaga terkait.
Melibatkan produsen dan petani, logistik pedesaan, pemasok bibit pupuk, pengolahan, pergudangan, serta pembeli (off taker).
Memanfaatkan penerapan teknologi informasi bidang pertanian mulai dari teknologi informasi budidaya pertanian, penanganan paska panen, distribusi sampai dengan teknologi penjualan dan literasi keuangan.
Terakhir, dilengkapi dengan program pendampingan secara intensif untuk memastikan adanya peningkatan kapasitas produksi, keterampilan, teknologi pertanian, peningkatan akses keuangan serta literasi keuangan.
Kabupaten Lima Puluh Kota ditunjuk sebagai lokasi peluncuran AKSI Pangan, karena wilayah ini menjadi salah satu daerah yang berhasil menerapkan pembiayaan rantai nilai di sektor pangan dan menjadi sentra peternakan sapi “simental”.
Kabupaten ini juga merupakan salah satu daerah penghasil kakao terbesar dan petani di wilayah sekitar pernah mendapat penghargaan nasional di bidang ketahanan pangan.
Kegiatan AKSI Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota ini diikuti oleh 23 pelaku industri keuangan bank maupun non bank serta 3 perusahaan teknologi finansial(fintech) atau e-dagang yang memiliki bisnis inti di sektor pertanian dan pangan.
Program ini akan disinergikan dengan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendukung target indeks inklusi keuangan Indonesia pada 2019 sebesar 75 persen.
Dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional, terdapat beberapa isu yang dicermati antara lain keterbatasan dan kelangkaan produksi, keterbatasan lahan produktif dan menurunnya lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan komersil.
Selain itu, masih rendahnya penggunaan teknologi dalam skema pembiayaan serta belum optimalnya pembiayaan pada sektor pertanian.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
