Gegap gempita genderang perang korupsi ditabuh sepanjang sembilan bulan pemerintahan Prabowo Subianto berkuasa. Harapan digantungkan. Belasan kasus besar jadi target penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Di satu sisi masyarakat dapat sumringah manakala para koruptor satu per satu ditangkap dan dibui, namun di sisi lain menjadi pertanyaan besar: efektifkan penanganan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut?
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, mengungkapkan bahwa di satu sisi dia mengapresiasi langkah perang terhadap koruptor yang dilakukan negara. Namun terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian YLBHI dalam langkah tersebut.
Dia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai tidak mau ambil risiko dan memilih tantangan kecil dalam pengungkapan rasuah. Teranyar adalah kasus pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Proyek dengan nilai Rp 2,1 triliun ini digadang-gadang merugikan negara hingga Rp 700 miliar.
“Sepanjang (KPK) main di Pemprov, BUMN, bagi saya itu kecil. Karena tantangan dan risikonya jadi kecil,” kata Isnur dalam siniar Forum Aktual yang tayang Sabtu (5/7/2025).
KPK yang lahir dari rahim reformasi seharusnya mampu menjadi trigger mekanism manakala aparat penegak hukum yang lain tidak dapat diandalkan dalam pemberantasan korupsi, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.
“KPK dianggap berhasil kalau target utama KPK membersihkan aparat penegak hukum. Membersihkan kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung, itu baru namanya KPK serius,” beber Isnur.
Pembersihan perilaku korupsi di lembaga penegak hukum, menurut dia, dengan otomatis menekan 60 persen praktik korupsi. Analogi yang kerap dipakai adalah bersih-bersih dengan sapu yang bersih.
Selain lembaga penegak hukum, KPK yang lahir dari harapan pemberantasan korupsi menyeluruh juga harus memberikan optimistis kepada masyarakat dalam praktik korupsi politik. Sasarannya tentu bukan sekedar di tingkah paling bawah, tapi pucuk pimpinan partai.
Capaian lain yang seharusnya menjadi indikator KPK dalam pemberantasan korupsi adalah korupsi di sektor sumber daya alam. Bukan tidak mungkin kongkalikong oligarki dan pihak berkuasa bermain dalam sektor basah ini.
Toh kalaupun KPK mengusut kasus di BUMN, komisi rasuah tidak bermain di level bawah. Lebih jauh dia harus mampu mencapai pucuk-pucuk yang terlibat dalam praktik culas pencurian duit rakyat.
“Jadi, kalau ada korupsi di BRI, maka siapakah penanggungjawab utamanya?
Apakah KPK bisa menyasar politisi yang membantu di parlemen? Harusnya ke situ sasarannya. Jadi, kalau sasarannya hanya korporasi, bagi saya KPK itu targetnya ecek-ecek. Enggak serius,” ungkap Isnur.
Menguji Komitmen Presiden Prabowo Sapu Bersih Korupsi
Presiden Prabowo Subianto sesumbar memberantas korupsi menyeluruh. Namun di sisi lain, kata Isnur, Prabowo membangun ‘jembatan emas’ korupsi dengan memberikan rangkap jabatan para pembantunya di beberapa sektor. Langkah tersebut justru dikhawatirkan akan memunculkan konflik kepentingan.
“Harus imbang antara penindakan dan pencegahan. Bagaimana roadmap-nya terhindar dari conflict of interest. Dan kita belum melihat di separuh pemerintahan ini apa roadmap untuk perbaikan tata kelola birokrasi,” kata Isnur.
Di kasus judi online, Isnur mencontohkan, nama bekas Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi disebut dalam dakwaan persidangan. Namun, kejaksaan belum ada tanda untuk menyeret loyalis Jokowi itu ke meja hijau sebagai saksi untuk diperiksa majelis hakim. Lambatnya respons penegak hukum Polri dan Kejagung memroses Budi Arie memunculkan tanda tanya.
“Kejaksaan ragu? Kok enggak cepat diproses?” tanya Isnur.
Dia melihat bahwa kondisi penegakan hukum, khususnya korupsi, belum serius dijalankan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Dia melihat bagaimana ‘tradisi’ di Mahkamah Agung memberikan korting pada penegak hukum yang korupsi. Dia mencontohkan kasus Zarof Ricar yang menjadi makelar kasus selama bertahun-tahun namun mendapatkan vonis ringan. Belum lagi kasus Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, yang dua kali terjerat korupsi
“Dunia hukum kita sudah pada level hancur lebur, memalukan sekali,” kata dia.
Isnur melihat bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum belum terorkestrasi dan masing jalan masing-masing dengan membawa agenda lembaga sendiri. Prabowo sebagai presiden diharapkan mejadi dirigen dalam upaya pemberantasan korupsi menyeluruh sesuai dengan komitmen dan janjinya dalam kampanye pemilihan presiden.
“Pak Prabowo kuncinya disini harus menunjukkan dia harus cari orang yang memang punya integritas yang kuat dan dia punya fokus penyelesaian pemberantasan korupsi yang serius,” Isnur mengusulkan.
Artikel ini ditulis oleh:
Andry Haryanto
