Jakarta, Aktual.com — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Utara meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tidak menggunakan data penerima beras warga miskin dalam penetapan subsidi listrik.
“Kalau data penerima raskin yang ditetapkan Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau TNP2K tahun 2011 dipakai dalam menjalankan program pengurangan pelanggan yang mendapat subsidi listrik, maka akan banyak menuai protes,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumut Abubakar Siddik, Minggu (1/11).
Menurut dia, dari data TNP2K Pusat ditetapkan jumlah penduduk miskin di Sumut hanya ada 746.220 rumah tangga. Jumlah itu terus mendapat protes warga. Bukan saja karena jumlah rumah tangga sasaran (RTS) itu dinilai sangat sedikit dibandingkan angka rilnya, tetapi pemetapan atau yang berhak menerima raskin itu dinilai masih banyak yang tidak atau belum tepat.
“YLKI tidak setuju kalau penetapan penerima subsidi listik berdasarkan angka raskin,” katanya.
Pada prinsipnya, kata dia, YLKI setuju dengan program pemerintah yang hanya memberi subsidi kepada masyarakat miskin karena itu memang sewajarnya. “Jadi memang harus menggunakan data yang akurat,” katanya.
Apalagi, ujar Abubakar, nyatanya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, jumlah penduduk miskin justru bertambah akibat dampak krisis global.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Wien Kusdiatmono, menyebutkan, BPS belum mengetahui data mana yang digunakan PLN dalam program mengurangi jumlah pengguna listrik yang mendapat subsidi.
Didampingi Kabid Sosial BPS Sumut Ramlan, Wien mengakui kalau menggunakan data TNP2K tahun 2011, ada 746.220 rumah tangga yang masuk katagori miskin di Sumut.
Di Sumut, 746,220 itu adalah rumah tangga sasaran (RTS) penerima beras raskin atau dewasa ini dikenal dengan beras warga sejahtera (rastra).
“Pastinya BPS belum mendapat informasi tentang data yang digunakan PLN untuk menetapkan pelanggan yang mendapat subsidi listrik,” katanya.
Kabid Sosial BPS Ramlan juga mengakui bertambahnya penduduk miskin di Sumut pada tahun 2015 hingga posisi Maret 2015 yang dipicu naiknya inflasi dan nilai tukar petani yang menurun..
Jumlah penduduk miskin Sumut tahun 2015 bertambah 103.070 orang dari posisi sama 2014 atau menjadi 1.463.670 orang .
Dengan bertambah, maka jumlah penduduk miskin Sumut sudah 10,53 persen dari total penduduk Sumut atau naik dari sebelumnya yang masih 9,85 persen.
Naiknya jumlah penduduk miskin itu terjadi di kota dan desa.Di kota, penduduk miskin bertambah 31.830 orang menjadi 699.300 orang. Sedangkan di desa, penduduk miskinnya naik 71.240 orang menjadi 764.370 orang.
Dia menjelaskan, pada tahun 2015, garis kemiskinan di Sumut secara total sebesar Rp347.953 per kapita per bulan, dengan perincian di kota Rp364.320 dan di desa Rp331.895.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
