Pekerja menata tabung gas elpiji 3 kilogram di Depot and Filling Station LPG Pertamina Plumpang, Jakarta, Selasa (3/11). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja berharap sekitar 20 persen konsumen gas elpiji bersubsidi tiga kilogram dapat beralih ke elpiji 5,5 kilogram nonsubsidi agar subsidi dapat dialihkan ke infrastruktur, kesehatan, dan lainnya. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./pd/15

Jakarta, Aktual.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Tengah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palu dan PT.Pertamina yang telah menindak tegas pangkalan elpiji nakal dalam distribusi dan penjualan elpiji bersubsidi.

“Hal yang sama juga harus dikenakan pula kepada agen nakal, jangan cuma pangkalan saja,” kata Salman Hadiyanto, Ketua YLKI Sulteng di Palu, Minggu (9/4).

Ia menyambut positif langkah Pertamina dan Pemkot Palu yang sudah menutup 32 pangkalan elpiji bersubsidi karena tindakan mereka yang merugikan masyarakat.

“Kasihan masyarakat sudah susah mendapatkan elpiji di pangkalan, tetapi di kios-kios cukup banyak dan harganya mahal dua kali lipat dari harga eceran,” ujarnya.

Bayangkan saja, harga elpiji pekan lalu dijual di kios pengcerer hingga mencapai Rp30 ribu/tabung bahkan ada yang Rp35.000/tabung 3kg. Padahal pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3kg hanya Rp16 ribu/tabung.

Menurut dia, ulah para pengecer sangat keterlaluan sehingga perlu ditindak tegas, terutama pangkalan yang melayani pengecer.

“Kios yang menjual elpiji 3kg mendapatkan BBM bersubsidi tersebut dari mana?. Pasti dari pangkalan resmi,” kata dia.

Karena itu, apa yang telah dilakukan oleh Pertamina dan Pemkot Palu menutup pangkalan nakal, itu sudah tepat sekali dan perlu mendapat apresiasi karena tindakan pangkalan itu sangat merugikan pemerintah dan masyarakat.

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Pemkot Palu Tamin Tombolotutu sebelumnya mengungkapkan ada sebanyak 32 pangkalan yang melakukan tindakan tak terpuji telah dicabut izin usahanya.

“Pangkalan nakal itu sudah ditutup karena terbukti melakukan pelanggaran,” kata dia.

Di Kota Palu, kata Tamin, ada sekitar 800 pangkalan elpiji bersubsidi tersebar di 46 kelurahan dari delapan kecamatan di ibu kota provinsi itu.

Pemerintah dan Pertamina meningkatkan pengawasan terhadap pasokan dan penjualan elpiji 3kg yang semula diperuntukan bagi kalangan warga kurang mampu.

Tetapi dalam kenyataanya, kata Tamin justru yang membeli elpiji 3kg orang mampu.

“Kita akan tertibkan kembali dengan kerja sama pihak RT/RW dan kelurahan,” kata Tamin Tombolotutu.[Ant]

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Andy Abdul Hamid