Jakarta, Aktual.co — Cendikiawan Muda, Yudi Latif mengingatkan agar pemerintahan Presiden Jokowi untuk lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan.
“Jadi saya kira jangan hitam putih, harus melihat konteksnya secara jelas, karena kalau tidak (peraturan itu) akan mengekang pengambil kebijakan itu sendiri, karena akan ada moment tertentu menggunakan even-even di luar kantor,” ucap Yudi, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (8/12).
Yudi mengatakan, setiap keputusan itu harus dengan kualifikasi, jangan digeneralisasi seolah-olah secara keseluruahan tidak boleh memakai hotel. Sebab, sambung dia, akan ada di dalam beberpa event yang lebih baik dilaksnakan di hotel ketimbang kantor.
Lebih lanjut, Yudi pun juga mengkritisi soal larangan PNS berpergian dengan menggunakan bussnies class. Padahal, menurut dia, bila ingin melakukan efisiensi pemerintah bisa menggunakan perusahaan transportasi milik negara.
“Seharusnya dengan kualifikasi kalau menggunakan perusahan negara seperti BUMN, mestinya tidak masalah karena biayanya akan kembali ke negara, ketimbang kelas bisnis seperti pesawat Garuda kosong,” tukasnya. Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi pada hari ini menggelar acara di tempat mewah.
Ya, pada Senin (8/12) Menpan RB mengumpulkan kepala daerah di Raflessia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta Selatan.
Hal ini sangat kontradiktif dengan sosialiasi yang dilakukannya yang selama ini gencar dilakukannya yakni selama ini gencar meminta para PNS hidup tak bermewah-mewahan. Selain melarang PNS rapat di hotel, hidangan rapat PNS pun diminta sederhana, seperti menu-menu makanan tradisional.
Artikel ini ditulis oleh:
