Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi meyakini, rekanan yang merupakan menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dalam dua hari ini bakal menyusul melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Saya yakin insya’allah besok atau lusa beberapa menteri siap (untuk melaporkan LHKPN),” kata dia usai melaporkan LHKPN ke KPK, Rabu (5/11).
Dia berharap, masyarakat bisa maklumi karena Kabinet Kerja Presiden Jokowi sedang menyiapkan struktur kementerian dan menyiapkan sumber daya manusia lainnya. Terlebih lagi, para menteri saat ini melakukan kordinasi lintas kementerian dan itu memerlukan waktu.
“Jadi harap maklum dan untuk waktu yang tidak terlalu lama setidaknya laporan sementara itu bisa disampaikan.”
Apalagi, kata dia, dalam melaporkan LHKPN ke KPK ini perlu menyiapkan banyak dokumen. “Jadi kalau ikuti ditail dari KPK itu memerlukan waktu yang lama. menyiapkan misalnya punya deposito, rumah tanah bangunan lalu kemudian punya surat berharga.”
Yudi adalah menteri pertama di Kabinet Kerja Jokowi melaporkan LHKPN. Namun, demikian diakui Yudi LHKPN yang dilaporkan ke KPK hanya laporan sementara. Sedangkan menteri-menteri lainnya diakui Yudi sibuk mengurusi nomenklatur.
Adapun harta kekayaan Yudi sebelumnya pernah melaporkan LHKPN miliknya ke KPK pada 19 Desember 2003. Dimana saat itu dia tercatat sebagai anggota DPR dan memiliki harta kekayaan sebesar Rp2,5 Miliar dan US$ 29.400.
Harta itu terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp787 Juta. Serta, harta bergerak berupa 2 unit mobil Mercedes Benz dan Mistubishi Kuda senilai Rp390 Juta.
Yuddy mempunyai harta bergerak lainnya senilai Rp178 Juta, surat berharga senilai Rp5 juta serta Giro dan setara kas lainnya senilai Rp1,080 miliar dan US$ 28.500. Yuddy juga tercatat memiliki piutang sebesar Rp95 juta dan US$ 900. 

(Wisnu)

(Nebby)