Jakarta, Aktual.com — Pengamat Energi dan Pertambangan, Yusri Usman membongkar sengketa kepentingan di balik pembangunan kilang blok Masela yang menimbulkan konflik antara Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Sudirman Said dengan Menteri Kemaritiman, Rizal Ramli.
Yusri mengemukakan temuannya bahwa dalam surat perjanjian jasa konsultasi antara Firma Tridaya Advisory yang dipimpin oleh Erry Riayana Harjapamengkas dengan Inpex Shell Masela yang ditandatangani pada tgl 25 Agustus 2015 telah menyalahi tata birokrasi dan mendeskriditkan Rizal Ramli.
“Ada beberapa hal di dalam surat itu yang menyimpang, terutama mengenai beberapa saran pertimbangan yang dibuat oleh Tridaya Advisory tanggal 11 Desember 2015 kepada Inpex-Shell blok Masela,” tulis Yusri melalui pesan elektronik kepada Aktual.com Selasa (1/3).
Adapun isi saran tersebut diantaranya; Inpex dan Shell agar berkomunikasi dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM, kemudian secara tegas menyatakan bahwa Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya adalah pihak yang di luar rantai otoritas terkait pembangunan Kilang Masela.
Padahal menurut Yusri, berdasarkan Perpres No.10 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi tanggal 10 Januari 2015 secara struktural kabinet bahwa, Kementerian ESDM di bawah koordinasi Kemenko Maritim.
“Sehingga hal ini menjadi tanda tanya besar bagi publik, mengapa rekomendasi tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku, khususnya hubungan koordinasi antar kementerian, lalu apa kaitan serta hubungan antara Kuntoro Mangkusubroto dengan Ery Riayana Harja Pamengkas dan Sudirman Said,” tutur Yusri.
Lebih lanjut Yusri bembeberkan hasil penelusuran rekam jejak pejabat tersebut di atas, terkuak bahwa pertemuan antara Kuntoro Mangkusubrata dengan Erry Riyana Harjapamekas dimulai tahun 1988 di PT Bukit Asam Muara Enim Sumsel.
Saat itu Kuntoro Mangkusubroto mengawali kariernya di Pemerintah dimulai tahun 1983 sampai 1988 sebagai staff ahli Menteri muda UP3DN Ginanjar Kartasasmita yang juga pada tahun 1991 sebagai Menteri Pertambangan.
Selanjutnya pada tahun 1988 Kuntoro ditugaskan oleh Ginanjar Kartasasmita sebagai Dirut PT Bukit Asam, inilah awal pertemuan dengan Erry Riyana saat itu menjabat sebagai Kapala Divisi Akuntansi.
Kemudian di tahun 1989 Kuntoro Mangkusubroto mendapat tugas baru sebagai Dirut PT Timah dengan memboyong Erry Riyana untuk dijadikan sebagai Direktur Keuangan.
Selanjutnya Kuntoro Mangkusubroto pada tahun 1993 diangkat sebagai Direktur Jendral Pertambangan Umum hingga 1997, sementara posisi Dirut PT Timah ditempati oleh Erry Riayana Harjapamengkas, inilah irisannya tulis Yusri.
“Pasca Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, Kuntoro Mangkusubroto yang pernah diangkat sebagai Menteri Pertambangan Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah Presiden BJ Habibie, dia adalah Menteri ESDM yang mencatat rekor paling singkat masa jabatannya dari tahun 1998 hingga 1999,” papar Yusri.
Sesungguhnya Kuntoro sempat diangkat sebagai Dirut PT PLN pada tahun 2010, tetapi dicopot oleh Rizal Ramli yang pada saat itu sebagai Menko Perekonomian merangkap ketua Tim Renegosiasi listrik swasta.
Kuntoro dipecat karena dianggap gagal, karena dia tidak berupaya sungguh-sungguh menekan 27 proyek listrik swasta dengan PT PLN yang tertuang dalam Power Purchase Agreement (PPA) atau Energy Sales Contract (ESC) yang terlalu mahal sekitar USD7 – 9 sen per Kwh.
Padahal saat itu penjualan listrik swasta di negara-negara Asia lainnya hanya berkisar USD3, 5 – 4 sen per Kwh,
“Jadi ada mark up gila-gilaan waktu itu, walau akhirnya upaya perjuangan yang melelahkan Rizal Ramli dengan Edy Widiono berhasil menurunkan kewajiban Pemerintah dan PLN dari yang seharusnya sekitar USD8 miliar menjadi USD3, 5 miliar,” jelasnya.
Perlu diingat ujar Yusri, pada saat sebagai Menteri ESDM tahun 1999 Kuntoro Mangkusubroto pernah meminta bantuan Amerika melalui USAID dalam menggodok UU Migas, yang akhirnya Produk UU Migas No 22 tahun 2001 sangat liberal.
Proyek tersebut mendapat pendanaan dari USAID sebesar USD20 juta dalam program Strategic Objective Grant Agreement/SOGA (Kedubes AS mengeluarkan pernyataan tanggal 29 Agustus 2008).
Kini Kuntoro Mangkusubroto sudah menjadi Komisaris Utama PT PLN. Setelah gagal masuk bursa Menteri Jokowi. Tetapi pengaruhnya yang kuat di Bisnis Migas dan Pertambangan mineral bukanlah omongan kosong, tegas Yusri.
Sehingga Yusri berkesimpulan bahwa dugaan keterlibatan Kuntoro dibalik konsultan Tridaya Adbisory yang terus mendorong pengolahan Blok Gas Masela dengan skema kilang LNG apung di laut semakin kencang bersama Sudirman Said dan Amin Sunaryadi.
“Jangan heran kalau publik menduga-duga bahwa Sudirman Said bekas juniornya di MTI dan bawahan Kuntoro di BRR Aceh sangat patuh atas saran pertimbangan yang dia berikan, bahkan bisa termasuk di dalam kaitannya izin rekomendasi ekspor konsentrat serta revisi Undang Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 yang sekarang sedang bergulir,” pungkas Yusri
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
