Jakarta, Aktual.co — Pemilihan pimpinan komisi di DPR belum sepenuhnya selesai dilakukan. Dari 11 komisi, baru sembilan yang sudah melakukan pemilihan pimpinan. Sedangkan dua komisi, yakni komisi V (lima) dan XI (sebelas) baru akan melakukan pemilihan pimpinan hari ini, Kamis (30/10).
Sebagaimana hasil pemilihan kemari, sembilan komisi telah dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP), yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Sedangkan lima parpol lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), PDIP, NasDem, PKB, Hanura, dan PPP tidak mendapatkan jatah pimpinan komisi.
Menanggapi hal tersebut, mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan, seharusnya dalam memutuskan dan menetapkan  anggota dewan mengedepankan musyawarah mufakat dan bukan mengutamakan kepentingan kelompok.
Selain itu, dirinya juga mengkritik adanya wacana pembentukan pimpinan DPR tandingan, yang akan digulirkan oleh koalisi pendukung pemerintah.
“Pembentukan pimpinan DPR tandingan yang kini telah terjadi sungguh memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi kita. Politisi kita belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi,” kata Yusril dalam keterangan persnya, Kamis (30/10).
Dirinya menilai apa yang ditunjukan dalam penentuan alat kelengkapan dewan saat ini hanya untuk memenuhi hasrat kekuasaan politik semata.
Yusril mengatakan, DPR sebagai lembaga legislatif yang akan melakukan pengawasan terhadapt pemerintah tidak bisa hanya dikuasai oleh satu golongan atau kelompok saja.
“Negara ini takkan pernah akan berjalan baik dan sempurna kalau dikuasai oleh satu golongan saja, baik di eksekutif maupun di legislatif. Kekuasaan harus berbagi secara adil dan berimbang,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: