Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani soal landasan hukum kartu sakti Jokowi akan dibuat melalui instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres) mendapat tanggapan dari Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Yusril, Puan jangan asal bicara kalau tidak paham tentang sesuatu. Yusril pun menyarankan agar Puan belajar mengelola negara dengan benar.
“Puan Maharani jangan asal ngomong kalau tidak paham,” kata Yusril, dalam keterangan persnya, Kamis (6/11).
Yusril mengatakan Puan dan Presiden Jokowi harus tahu bahwa inpres dan keppres bukanlah instrumen hukum di Indonesia.
Diakui bekas mensesneg era Kabinet Indonesia Bersatu jilid I ini, inpres dan keppres memang sempat menjadi instrumen hukum pada era Presiden Soekarno dan Soeharto. Namun, setelah reformasi bergulir, sudah tidak lagi.
“Kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi. Inpres hanyalah perintah biasa dari presiden dan keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat,” kata Yusril.
Tiga kartu sakti yang sudah diluncurkan adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 

()