“Tapi kalau menjabat sebagai gubernur atau kepala daerah (saat masih aktif) itu enggak terkait langsung dengan tugas-tugas kepolisian,” tegas Ketua Umum PBB ini.
Sebagai informasi, Kemendagri berencana menunjuk Asisten Operasi (Assops) Kapolri, Irjen Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Martuani Sormin, yang masing-masing sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat, dan Sumatera Utara.
Menurut keterangan yang dirilis Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Martinus Sitompul, kedua Pati tersebut akan memimpin dua provinsi tersebut selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 mendatang.
Lebih lanjut, Yusril pun tidak sepakat jika rencana ini dilakukan atas dasar potenasi kerawanan kedua daerah tersebut dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Ia beranggapan jika menjaga keamanan bukanlah tugas utama dari seorang Gubernur, melainkan lebih tepat dikatakan sebagai tugas utama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) setempat.
“Sebenarnya tugas keamanan itu ya tugasnya Kapolda, bukan Gubernur. Jadi agak berbeda itu,” tandas pria yang menjabat Mensesneg dalam Kabinet Indonesia Bersatu I ini.
Dengan demikian, Yusril berharap agar pemerintah lebih bijak dalam memutuskan hal ini agar tidak menimbulkan persoalan, baik dari segi hukum maupun politik, nantinya.
“Karena bisa saja orang curiga ya, menempatkan orang di situ nanti ada kepentingan politik untuk mendukung calon tertentu dalam Pilgub. Dan itu tidak sehat dalam perkembangan demokrasi di kita ini,” pungkasnya.
Laporan: Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
