“Jika sebegitu besar dana yang digunakan membiayai infrastruktur, risiko bisa saja terjadi, sehingga bisa saja Pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jemaah haji. Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka,” imbuhnya.
Di sisi lain ia merasa prihatin, dengan perkembang Umat Islam Indonesia yang terus diusik dan dipinggirkan di negerinya sendiri, banyaknya tekanan kepada ormas-ormas Islam, para ulama, habaib dan muballigh, namun justru pemerintah ingin menikmati ibadah umat islam.
“Dalam situasi seperti itu, kuranglah bijak jika Pemerintah justru menggunakan dana milik umat Islam untuk membiayai proyek infrastruktur,” ujarnya.
Laporan: Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Andy Abdul Hamid
