Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus fondasi utama kemandirian pangan nasional. Ia menilai kebijakan pangan tidak boleh lagi bergantung pada perusahaan besar maupun impor, karena hal itu membuat desa kehilangan nilai tambah ekonominya.
“Jawabannya harus berawal dari desa,” tegas Zulkifli Hasan dalam Pelantikan Pengurus DPP APDESI Merah Putih periode 2025–2030 di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
“Desa itu penggerak utama untuk membangun, mengawasi, dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.”
Zulkifli menyebut konsumsi produk multinasional, termasuk makanan cepat saji, masih membuat arus ekonomi global lebih diuntungkan dibandingkan ekonomi rakyat. Karena itu, pemerintah mendorong desa memperkuat produksi dan konsumsi pangan lokal sebagai strategi mengalihkan perputaran uang kembali ke ekonomi desa.
Ia menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi pendorong utama rantai nilai baru di desa, dengan target produksi lebih dari 82 juta porsi pangan per hari. Suplai kebutuhan program tersebut, kata Zulhas, akan digerakkan oleh Kopdes Merah Putih, UMKM, dan BUMDes.
“Ekonomi desa harus tumbuh dari ekosistem pangan yang terintegrasi,” ujar Ketua Umum PAN ini.
Dari sisi politik kebijakan, Zulkifli menekankan bahwa arah pembangunan pangan yang menitikberatkan pada desa merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, lanjutnya, menyiapkan model closed loop economy untuk memastikan desa mendapatkan porsi manfaat terbesar dari rantai pasok pangan nasional.
Dalam paparannya, Zulkifli membeberkan capaian produksi beras nasional tahun 2025 yang mencapai 34,7 juta ton—naik 13,47 persen dan tanpa impor beras sepanjang tahun ini. Produksi jagung juga meningkat 9,34 persen menjadi 16,55 juta ton. Ia menilai kenaikan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap petani, disertai meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dari 116 menjadi 124.
Namun, ia mengakui pemulihan ekonomi nelayan dan peternak masih belum optimal, sehingga pemenuhan protein nasional masih menjadi tantangan. Pemerintah menyiapkan pembangunan 2.000 kampung nelayan, tambak ikan per kabupaten, serta distribusi pakan dan ayam GPS berharga terjangkau di 20 provinsi.
Zulkifli juga mengingatkan bahwa seluruh program ekonomi desa membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah moral hazard. “Integritas itu wajib. Program pangan dan gizi tidak akan berhasil kalau di lapangan masih ada penyimpangan,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
