Jakarta, Aktual.com — Sekretaris Jenderal Centre for National Security Studies (CNSS) Indonesia, Dodi Ilham, mengkritisi, pernyataan Menteri BUMN, Rini Soemarno, bahwa ada kesalahpahaman atas penangkapan tujuh pekerja kereta cepat oleh TNI Angkatan Udara (AU), pada Selasa (26/04) lalu.
Dodi menerangkan, Halim Perdana Kusuma menjadi teritorial untuk matra udara. Sehingga, memiliki radar pemantau masuknya pesawat militer asing.
“Saking khususnya, kelurahannya saja disebut sebagai Kelurahan Khusus Halim Perdana Kusuma,” ujar ia kepada Aktual.com, Sabtu (30/04).
Menurut Politikus dari NasDem ini, pernyataan Rini tersebut tak ubahnya dengan sikap Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang tidak memahami tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya sarankan, mending ibu mundur saja sebagai Menteri,” ketusnya.
CNSS pun menyarankan, agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Penerbangan, Rudi Kirana. Alasannya sama, tidak paham kedaulatan udara NKRI.
“Cara berpikirnya hanyalah pada untung rugi saja, layaknya pedagang obat di pinggir jalan,” tandas eksponen ’98 tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengklaim ada kesalahpahaman atas penangkapan tujuh pekerja kereta cepat berpaspor WNI dan Tiongkok di bilangan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.
Dalihnya, para pekerja tersebut, kala itu hanya menguji tanah di area Halim, tepi Tol Jakarta Cikampek Km 3,2. Daerah ini juga dianggap merupakan lahan warga, mengingat di sekelilingnya wilayah pemukiman.
Rini menganggap, uji tanah tersebut bisa dilakukan, kendati belum ada izin pembangunan yang dikeluarkan.
“Coba cek saja. Cuma ngetes saja enggak apa-apa,” kilah bekas Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat itu.
Artikel ini ditulis oleh:
