Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhirnya datang ke gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4/2016). Kedatangan Ahok ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.

Jakarta, Aktual.com – Masyarakat Jakarta dalam beberapa waktu terakhir kian resah dengan gaya pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang cenderung menampakkan wujudnya sebagai pemimpin arogan dan menabrak etika ketatanegaraan.

Menurut Ketua Umum Badan Relawan Nusantaran (BRN), Edysa Tarigan Girsang, hal tersebut menunjukkan pola kepemimpinan Ahok dengan pendahulu yang juga pasangannya pada Pilkada DKI 2012, Joko Widodo (Jokowi) berbeda signifikan, yakni tentang nilai kemanusiaan.

“Meskipun banyak program yang belum berjalan, namun selaiknya seorang pemimpin rakyat, Jokowi masih bersedia menghampiri masyarakat untuk berdialog, bermusyawarah membahas rencana pembangunan yang kebetulan memerlukan tindakan penggusuran atas tempat bermukim warga,” ujarnya kepada Aktual.com di Jakarta, Rabu (27/4).

Sedangkan Ahok, yang disebutnya sebagai gubernur ‘warisan’ karena bukan atas kehendak rakyat, lebih bersikap seenaknya menyakiti perasaan warganya dan mengabaikan nilai-nilai musyawarah.

“Aparatur negara yang diadakan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, dijadikan instrumen pemerintahan provinsi DKI Jakarta untuk memukul dan saling bertempur dengan rakyat dalam ‘proyek’ penggusuran,” beber Eki, sapaannya.

Eks aktivis ’98 itu yang menjadi relawan Jokowi ini menambahkan, cara tersebut juga menunjukkan demokrasi di lingkungan Pemprov DKI hilang.

Artikel ini ditulis oleh: