Jakarta, Aktual.com — Para kandidat yang masuk bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, baik dari jalur perseorangan maupun partai politik, dianggap belum ada yang secara serius menawarkan program kerja jika kelak dinyatakan terpilih.

“Mereka masih saja berkutat pada isu dan tema non-substantif, seperti SARA dan tidak memperhatikan masalah sosial kekinian dan mendesak yang sedang terjadi dan dialami oleh warga,” ujar dosen FISIP Universitas Indonesia, Sukma Widyanti, kepada Aktual.com, Sabtu (7/5).

Padahal, banyak masalah utama warga yang hingga kini belum terselesaikan, meski menjadi janji politik Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pilkada 2012 silam. Sistem dan pengelolaan transportasi demi penguraian kemacetan misalnya.

Kemudian, persoalan banjir, ketersediaan lapangan pekerjaan, peluang usaha kecil dan menengah, permukiman, serta generasi muda.

Eksponen ’98 ini pun mengkritisi opini yang dibangun kandidat untuk menarik simpatik pemilih. Katanya, citra sebagai pejuang anti-korupsi belum jadi jaminan kepemimpinan yang baik dan bijak.

“Apalagi, jika di sisi lain, orang yang sama juga kerap melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kepada mereka yang dianggap sebagai warga miskin,” jelasnya.

“Lalu, membuat kebijakan yang berorientasi keuntungan semata dengan tidak sama sekali mempertimbangkan kekuatan, daya tahan dan daya dukung lingkungan atau merusak hingga berpengaruh pada kehidupan generasi mendatang,” imbuhnya.

Menurut Sukma, Warga harus diberikan pandangan dan pendidikan politik, bahwa memilih seorang pemimpin bukan semata karena faktor ‘like and dislike’. Namun, lebih kepada tawaran-tawaran rasional yang berdampak pada kualitas hidup pemilih di masa yang akan datang.

“Saat ini yang terpenting bukanlah pada opini yang diiklankan di mana-mana, khususnya di media sosial oleh para pendukung calon gubernur yang cukup militan, apakah berangkat dari jalur perseorangan atau melalui partai,” pungkasnya.