Jakarta, Aktual.com — Politisi senior Rachmawati Soekarnoputri menilai mencuatnya dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sebagai bagian dari proxy war. PT Freeport Indonesia menggunakan politik adu domba atau ‘devide et impera’ dengan memakai agen-agen lokal di Indonesia.

“Pelajaran apa dari kasus Freeport? Perang antar geng sesama anak bangsa, perang kepentingan dan ada target operasi. Sasaran targetnya melibatkan nama-nama pejabat publik,” kata Rachma kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/12).

Menurutnya, dalam perang asimetris ini publik digiring dengan pembentukan opini. Yakni, seakan-akan ada permufakatan jahat sebelum para pihak diproses secara hukum. Sementara asas praduga tidak bersalah diabaikan dan menggunakan ‘trial by the press’ disaat bersamaan.

“Ini kontra intelijen, jadi sebaiknya jangan hanya SN yang menjadi target operasinya, tapi usut sampai menjelang pilpres. Adakah permufakatan jahat pihak-pihak tertentu, karena dari rekaman ada penggelontoran uang Rp500 miliar terhadap calon,” jelas dia.

Rachma menyinggung pernyataan salah satu anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang dulu pernah menyampaikan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan menggunakan cara penyedotan data perolehan suara ketika Pilpres 2014 di KPU.

Penyedotan data menggunakan teknologi IT dihadapan Jokowi-JK. Apabila benar adanya operasi ini, Rachma menyebut mereka bisa dijerat pasal pidana 234 dan 348 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres.

“Usutlah setuntas-tuntasnya demi keadilan dan kebenaran, bukan demi penguasa tapi demi rakyat pemilik hak atas bumi Indonesia,” pungkasnya.

()

()