Jakarta, aktual.com – Kepada para pemangku kebijakan, jajaran pelaksana dan pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan kepada seluruh rakyat Indonesia yang, di tengah rumitnya birokrasi dan tekanan ekonomi akan terus mendambakan keadilan dan iklim kehidupan yang lebih baik.
Wajib Pajak Indonesia yang berdasarkan peran, dedikasi, dan kontribusinya adalah urat nadi yang menghidupkan dan membangun peradaban bangsa ini. Terlepas dari berbagai krisis yang menghantam negara ini di berbagai masa, para pembayar pajak tidak pernah memilih jalan untuk membelakangi negara. Bahkan ketika dihadapkan pada regulasi yang kerap tumpang tindih an tekanan target penerimaan yang terus meningkat, kami tetap teguh menopang pembangunan republik ini. Kami bukanlah musuh, kami adalah mitra yang tanpanya roda pemerintahan ini tidak akan berputar.
Namun, kami tidak bisa menutup mata terhadap realitas yang terjadi saat ini. Menggambarkan wajib pajak sebagai pihak yang selalu salah dan harus terus dicurigai adalah realitas di dunia perpajakan. Persepsi semacam ini sering kali tampak seperti produk dari kepanikan institusional dalam mengejar target penerimaan yang berujung pada kebutuhan untuk mencari “kesalahan” guna membenarkan tekanan, denda, dan pemeriksaan yang berlebihan. Dalam lingkungan yang seperti ini, jika pelanggaran tidak ada, seolah-olah pelanggaran itu harus dicari-cari.
Berdasarkan postur anggaran pendapatan negara, sekitar 82% penopang APBN kita dibebankan pada sektor perpajakan. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan besar dan mendasar di benak rakyat: Ke mana perginya hasil kekayaan sumber daya alam kita? Ke mana mengalirnya triliunan rupiah dari hasil tambang, sumber daya laut yang melimpah, dan hasil bumi pertanian nusantara? Ketikakekayaan alam itu tidak diketahui rimbanya dan gagal menyejahterakan rakyat, beban untuk menghidupi negara akhirnya ditumpahkan sepenuhnya ke pundak
wajib pajak melalui DJP dan DJBC.
Dalam sistem negara yang salah arah ini, kami menyadari bahwa ujung tombaknya adalah Anda yaitu para pegawai dan pemeriksa di DJP dan DJBC. Anda dituntut memenuhi target penerimaan yang terus meroket demi menutupi lubang dari pengelolaan sumber daya alam yang entah ke mana. Kami melihat bahwa Anda sebenarnya sedang dikorbankan oleh sistem dan didorong ke garis depan untuk “bertempur” dan berbenturan langsung dengan rakyat dan para pelaku usaha.
Melalui surat ini, kami ingin berbicara dari hati ke hati kepada Anda sebagai sesama manusia, sesama kepala keluarga, dan sesama hamba Tuhan.
Kami memahami bahwa di balik seragam DJP dan DJBC, terdapat individu-individu yang bekerja menjalankan tugas. Anda memiliki keluarga, pasangan, dan anak-anak yang masa depannya juga dibangun di atas tanah air yang sama. Kami secara konsisten membedakan antara sistem yang menekan dengan individu yang sekadar menjalankan perintah. Ini adalah kedewasaan sikap yang kami pegang teguh.
Tolong, jangan biarkan sistem yang salah ini menjebak Anda untuk bertindak zalim. Ketika Anda menzalimi wajib pajak dengan mencari-cari kesalahan yang tidak ada, memeras keringat pelaku usaha yang sedang sekarat, atau membengkokkan aturan demi memenuhi target institusi, maka ada harga mahal yang harus Anda bayar di ranah spiritual.
Gaji, bonus, atau tunjangan yang Anda bawa pulang dari hasil menzalimi wajib pajak otomatis akan menjadi rezeki yang tidak berkah. Ingatlah bahwa dari rezeki itulah Anda memberi makan istri, menyekolahkan anak-anak, dan membangun masa depan darah daging Anda.
Mengalirkan rezeki yang diliputi doa orang-orang yang terzalimi ke dalam kerongkongan keluarga hanya akan membawa implikasi buruk, kehancuran moral, dan ketidaktenangan bagi anak-istri Anda di masa depan. Hukum semesta dan keadilan Tuhan tidak akan pernah meleset.
Selain itu jika tekanan yang tidak berdasar ini terus berlanjut, maka akan memicu “peperangan” dalam bentuk lain. Ini bukanlah perang fisik, melainkan runtuhnya kohesi sosial dan matinya roda ekonomi. Rasa frustrasi yang mendalam akan menciptakan jurang pemisah yang besar antara masyarakat sipil dan aparatur negara. Ketika usaha-usaha mati karena beban yang tidak masuk akal, dampaknya akan meluas dan merugikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk masa depan keluarga dari para pemangku kebijakan itu sendiri. Tatanan sosial yang rusak tidak akan pernah mengecualikan siapa pun.
Hari ini, perpajakan dan kepabeanan kita berada di persimpangan jalan. Melanjutkan di jalan konfrontasi, saling curiga, dan eksploitasi jauh lebih merugikan dan sia-sia daripada sebelumnya. Pilihan antara arogansi kekuasaan dan keterlibatan dialogis yang adil adalah nyata dan memiliki konsekuensi; hasilnya akan membentuk masa depan ekonomi generasi yang akan datang.
Sepanjang sejarah republik ini, para pelaku usaha dan pembayar pajak telah bertahan melampaui berbagai krisis ekonomi. Kami akan terus bertahan dengan tangguh, bermartabat, dan bangga sebagai pahlawan pembangunan tanpa tanda jasa. Pertanyaannya, apakah sejarah akan mencatat institusi Anda sebagai pilar keadilan yang membangun negeri, atau sebagai pihak yang memadamkan napas ekonomi bangsanya sendiri?
Surat terbuka ini ditandatangani oleh Adv. Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., CTP, selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, di Jakarta, pada 16 April 2026. Melalui pernyataan ini, IWPI menegaskan komitmennya untuk terus berdiri bersama para wajib pajak, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat yang menghendaki sistem perpajakan yang sehat, adil, dan tidak represif.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
