Jakarta, Aktual.com — Banyak pihak yang terus mempertanyakan motivasi Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dibalik rilis pada Senin (28/12) yang menyatakan bahwa 75,3 persen penduduk Indonesia mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Kali ini pertanyaan datang dari Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa. Ia menyatakan, kalaupun PLTN dianggap baik dan aman, maka semua negara telah membangunnya.
“Kalau ini baik, maka seharusnya ini telah berkembang di dunia, namun faktanya tidak demikian,” katanya saat menjadi pembicara dialog Energi di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (10/1).
Ia menjelaskan, bahwa PLTN adalah pembangkit yang membutuhkan teknologi canggih, berbiaya mahal, berbahaya dan beresiko.
Limbah dari PLTN mengandung Racun yang sangat berbahaya sehingga perlu sistem pengelolaan dengan baik, bahkan ia mengatakan, negara-negara yang mempunyai PLTN secara perlahan mau menutup reaktor nuklirnya karena kesusahan dalam mengelola limbah PLTN.
“Masyarakat perlu tahu bahwa limbahnya itu berbahaya, pemerintah Prancis, Korea, AS, kesusahan mengelola limbah PLTN, bahkan Jerman akan menutup seluruh reaktor nuklirnya sebelum tahun 2022, jadi banyak negara-negara maju yang punya teknologi cangih mau menghidari pemakaian nuklir karena memang beresiko,” tuturnya.
Sebelumnya BATAN pernah merilis Hasil jajak pendapat secara nasional menunjukkan tiga perempat penduduk Indonesia mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Jajak pendapat ini melibatkan 4000 responden yang tersebar di 34 provinsi.
Dari hasil survei menunjukkan pertumbuhan angka sejak 5 tahun terakhir. Dimana pada tahun 2011 tercatat 49,5 persen dukungan, 52,9 persen pada 2012, 64,1 persen pada 2013, 72 persen pada 2014 dan 75,3 persen pada tahun 2015.
Saat itu Kepala BATAN, Djarot Sulistio Wisnubroto, mengungkapkan bahwa masyarakat yang mendukung pembangunan PLTN beralasan jenis pembangkit tersebut dapat menghasilkan daya listrik yang besar, sehingga lebih menjamin keamanan pasokan dan dapat memenuhi kebutuhan listrik secara nasional.
Selain itu, kata dia, 79,4 persen masyarakat di luar pulau Jawa lebih menginginkan kehadiran PLTN dibandingkan dengan di pulau Jawa yang hanya sebesar 72 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi kelistrikan di luar pulau Jawa yang sering mengalami pemadaman.
Djarot menambahkan, jika 78,3 persen penduduk urban juga lebih menginginkan PLTN dibanding dengan penduduk pedesaan yang hanya 72,3 persen.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
