Director and Executive Vice President PT Freeport Indonesia Robert Schroeder (kiri), ditemani Vice President Legal PT Freeport Indonesia Clementino Lamury (kanan) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2016). Pemerintah melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot mengatakan, pihaknya masih belum bisa menentukan apakah akan membeli saham PT Freeport Indonesia. Pasalnya, harga saham Freeport tersebut belum mencapai kesepakatan dengan pemerintah. Pihaknya sampai saat ini masih melakukan evaluasi terkait harga divestasi saham tersebut. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Jakarta, Aktual.com – Banyaknya yang mempertanyakan metode perhitungan dan menyatakan terlalu mahal harga penawaran divestasi 10,64 persen saham PT Freeport seharga USD1,7 miliar, kali ini mendapat penjelasan dari Director and Executive Vice President Freeport Indonesia Clementino Lamury.

Dalam penjelasan Lamury bahwa penawaran yang diajukan oleh Freeport berdasarkan perhitungan dengan memasukkan asumsi perpanjangan operasi yang akan didapat Freeport setelah 2021.

“Harga saham yang kami tawarkan itu termasuk mengasumsikan perpanjangan operasi setelah 2021,” jelasnya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (20/1).

Selain itu, dia juga telah menghitung investasi yang telah dikeluarkan Freeport sebesar USD4,3 miliar untuk tambang bawah tanah (underground mining), serta rencana investasi yang akan dikeluarkan dari saat ini hingga berakhir kontrak pada 2021.

Seperti yang telah diketahu bahwa pihak Freeport telah mengirim surat penawaran Divestasi 10,64 persen saham Kepada Kementerian ESDM tertanggal Rabu, 13/1.

Dalam kalkulasinya, nilai 100 persen saham PT Freeport Indonesia diklaim mencapai USD16,2 atau setara Rp225,18 triliun dengan kurs Rp 13,900. Dengan demikian, harga dari 10,64 persen saham sebesar USD1,7 miliar atau setara dengan Rp23,63 triliun.

Namun hingga saat ini penawaran divestasi tersebut belum mendapat tanggapan dari pemerintah, pemerintah masih keberatan atas harga tersebut.

Kendati demikian Menteri BUMN Rini Soemarno pernah mengungkapkan bahwa dirinya tertarik untuk melakukan divestasi dengan mendorong PT ANTAM dan Inalum.

(Dadangsah Dapunta)

()