Dirut Pertamina Dwi Soetjipto (tengah) didampingi Vice President Corporate Communication Wianda Pusponegoro (kiri) dan SVP Upstream Business Development Denie S Tampubolon bersiap memberikan keterangan terkait proses akuisisi Maurel & Prom di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Senin (1/8). Pertamina mengakuisisi 24,53 persen saham perusahaan asal prancis yang menguasai aset migas yang berproduksi di Gabon, Tanzania dan Nigeria itu dengan nilai sekitar 200 Juta US Dollar. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/16.

Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usma meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investasi atas ancaman kerugian yang akan diderita PT Pertamina (Persero) akibat melakukan akuisisi saham perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Prancis, Maurel et Prom (MP) yang dimiliki oleh Pacifico.

Menurut Yusri akuisisi ini tidak sesuai dengan perhitungan bisnis. Dia memaparkan, aset Maurel et Prom terletak di 3 negara dengan total produksi hanya 29.000 BOEPD dan total cadangan tebuktinya hanya sekitar 205 juta barel. Belum lagi MP masih banyak melakukan aktifitas eksplorasi dengan resiko gagal yang cukup tinggi, kalau kegagalan terjadi, maka jangan heran suatu saat saham Pertamina di MP akan tak bernilai.

Sebagai bahan peninjauan, pada Juli 2016 lalu, harga saham MP anjlok dibawah 3 Euro dan disuspen oleh otoritas Bursa Saham Perancis , padahal Pertamina deal membeli diharga 4,2 Euro per saham, dengan demikian perhitungan akuisisi menunjukan kejanggalan.

“Sebaiknya BPK perlu melakukan audit investigasi kepada fungsi inisiatif bisnis dan resiko bisnis dibawah direktur Keuangan Pertamina yang merekomendasikan akusisi saham di MP,” kata Yusri Kepada Aktual.com, Senin (5/9).

Kemudian, secara kalkulasi 81 persen dari total produksi di 3 negara itu berupa minyak, 19 persen gas dan hasil perhari akan diperoleh oleh Pertamina dari bagi hasilnya sekitar 5000 BOEPD , maka Pertamina membutuhkan beberapa bulan baru bisa lifting minyak agar dibawa dengan VLCC sekitar 950.000 barel untuk efisien transportasinya.

Lebih parahnya, dalam kondisi yang tidak menguntungkan, malah direksi Pertamina berambisi menambah porsi saham sebesar 27 persen agar Pertamina bisa mayoritas 51 persen mengendalikan asetnya.

“Ini kebijakan korporasi, semua direksi harus dimintakan pertanggungjawaban. Kemudian publik juga harus dijelaskan bahwa yang Pertamina akuisisi bukan perusahaan negara Prancis, tetapi swasta,” tandasnya.

(Dadang Sah)

(Arbie Marwan)