Jakarta, Aktual.co — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menepis spekulasi yang menyatakan bahwa penunjukan Amien Sunaryadi sebagai Kepala defenitif SKK Migas disebabkan karena memiliki kedekatan satu almamater di Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN).

“Saya tidak percaya primodialisme (asal usul). Saya percaya pada kompetensi dan integritas,” kata Sudirman di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (19/11).

Menurutnya, sosok Amien Sunaryadi merupakan sosok tepat untuk memimpin SKK Migas. Ditambah lagi, Amien juga merupakan sosok yang telah membangun sistem penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pendidikan hingga proses rekrutmen.

“Pak Amien seorang pejuang, SKK migas perlu diawasi oleh seorang yang memiliki semangat perjuangan mengembalikan kedaulatan energi kita. Tetapi lebih dari itu Pak Amin adalah seorang yang sangat kuat dalam membangun sistem. SKK Migas itu memerlukan perbaikan sistem, karena itu saya yakin orang seperti pak Amien akan sangat tepat,” ujarnya.

Lebih lanjut Sudirman berharap masyarakat tidak melihat asal usul sosok pejabat yang menduduki jabatan di sektor ESDM. Pasalnya, tidak semua pejabat yang berada di dekatnya berasal dari STAN.

“Contohnya, Staf Khusus Menteri ESDM Widyawan Prawiratmadja berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB), kemudian Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri yang berasal dari Universitas Indonesia. Jadi kebetulan Pak Amien satu sekolah. Saya tidak percaya asal usul tapi kompetensi. Jangan sampai primodialisme seperti itu meracuni pikiran kita,” tegasnya.

Sebagai informasi, Amien Sunaryadi merupakan alumnus STAN Jakarta dari tahun 1982-1988. Dia merah gelar akuntan dari program diploma 3 dan 4 STAN. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 dan juga merupakan mantan kepala Sub Direktorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan pada Deputi Bidang Pengawasan Khusus BPKP.

Ayah dari 3 putera dan suami dari Sri Luthfia Suryandari ini pernah terlibat dalam PT PricewaterhouseCoopers FAS dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), sebelum akhirnya memutuskan ikut seleksi dalam pemilihan piminan KPK periode 2003-2007. 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka