Jakarta, Aktual.com — Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli berbeda pendapat soal pembangunan kilang blok Masela di Maluku.
Dimana Sudirman yang berpegang pada data SKK Migas menyebut dengan skema fasilitas pengolahan LNG terapung (floating LNG/FLNG) akan lebih hemat ketimbang menggunakan fasilitas pipanisasi sebagaimana yang diinginkan Rizal Ramli.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha berharap Pemerintah bisa satu suara demi memberikan kepastian terhadap investor.
“Sebetulnya kita minta supaya pemerintah segera bersatulah. Karena ini jangan sampai mendisinsentifkan daripada investor yang mau bernvestasi,” kata Satya saat ditemui di Jakarta, Rabu (7/10).
Satya mengatakan, terlambatnya keputusan Pemerintah terhadap blok Masela, tentu juga akan menunda kelangsungan blok rersebut.
“Akan mendelay project itu. Sebetulnya men-delay project itu tidak menguntungkan investor. Jangan sampai itu terjadi,” ujarnya.
“Makanya kita minta pemerintah exercise betul, mungkin kalau pipa itu lebih murah. Karena kalau dengan floating ditarik sampe sekian ratus mter, itu belum tentu lebih murah. Kemarin kan di proposalnya biaya untuk offshore sangat besar,” imbuhnya.
Ia menambahkan, perseteruan tersebut harus segera diselesaikan guna memberi kepastian bagi investor.
“Karena dipandangan investor, pemerintah itu satu, tidak ada Menko Maritim, tidak ada Menteri ESDM. Pemerintah ya Pemerintah. Call centernya di Kementerian ESDM,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
