Jakarta, Aktual.com — Sejumlah elemen sipil di Aceh meminta bentrokan yang terjadi antara kelompok berbeda di Aceh Singkil, Provinsi Aceh, diselesaikan dengan damai agar tidak mengakibatkan jatuhnya korban lagi.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Mustiqal Syahputra mengatakan, proses penegakan hukum yang adil dan bermartabat harus dilakukan, karena persoalan yang terjadi di Singkil merupakan kejadian yang menciderai semangat penegakan hukum dan perdamaian.
“Dalam menyelesaikan bentrokan yang terjadi di Aceh Singkil, harus diupayakan dengan cara-cara perdamaian, agar tidak ada lagi jatuhnya korban dan juga harus dikedepankan penegakan hukum yang tegas,” ujar Mustiqal, Rabu (14/10).
Mustiqal menambahkan, pihak kepolisian harus bisa mengungkapkan aktor intelektual dibelakang kerusuhan tersebut, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dikhawatirkan bentrokan yang lebih besar akan terulang kembali.
Selain itu, aparat kepolisian dan TNI harus melakukan pecegahan konflik antarumat muslim dan non-muslim yang terjadi di Singkil, agar bentrokan-bentrok yang sudah terjadi tidak lagi meluas.
Direkur Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad menyatakan untuk menjawab persoalan yang terjadi di Aceh Singkil, maka diperlukan mengajak pemuka agama untuk melakukan dialog, agar peristiwa itu bisa meredam kerusuhan tersebut berulang.
Dialog yang dilakukan oleh pemuka agama tersebut harus bisa memberikan peringatan kepada masyarakatnya, yaitu masing-masing untuk menahan diri agar tidak terprovokasi dalam bentuk apapun.
“Upaya-upaya persuasif juga harus dilakukan, misalnya para pemuka agama yang ada di Aceh Singkil melakukan dialog dan mengimbau masyarakat untuk menahan diri agar tidak terprovokasi,” ujar Zulfikar.
Pemerintah Aceh harus melakukan upaya yang serius untuk menyelesaikan kasus tersebut, karena selama ini sering sekali mengabaikan kasus yang serupa dan harus mampu mejawab persoalan yang sedang terjadi.
Bentrokan antarumat beragama tersebut tidak bisa dibiarkan oleh semua pihak, karena akan berdampak kepada konflik agama yang lebih luas lagi, upaya dialog kedua belah pihak harus dilakukan oleh pemerintah.
Koordinator Kontras Aceh Hendra Saputra juga meminta Pemerintah Aceh sesegera mungkin mendorong upaya dialogis dan menyentuh akar persoalan dengan mengedepankan prinsip rekonsiliasi dan integrasi.
Menurutnya, dalam proses penegakan hukum kerusuhan dimintakan kepada seluruh aparat kepolisian dan semua pihak, untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat memancing kerusuhan dan memperkeruh suasana untuk mencegah potensi emosional massa.
Artikel ini ditulis oleh:
