Jakarta, Aktual.co — Jelang habis masa jabatan Panglima TNI Moeldoko, Presiden Jokowi diminta untuk bijak dalam memilih panglima, meskipun pemilihan tersebut merupakan hak preogratif presiden.
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Jumat (5/6) malam.
“Kalau masalah penjatahan Panglima TNI kan sebetulnya selama presiden tidak melanggar UU, itu tidak ada masalah. Ini kan dulu Pak SBY memang membuat satu tradisi baru dengan membuat pergiliran, tapi itu tidak diatur. Itu hanyalah tradisi, artinya selera,” ucapnya.
Meski demikian, Fadli tak menampik jika nantinya akan ada kecemburuan dari tiga matra TNI lainnya. Dia menilai, itu adalah konsekeuensi yang harus ditanggung oleh presiden.
“Bisa saja, itu resiko yang harus ditanggung oleh presiden sendiri, artinya tradisi yang kemarin (jaman SBY) itu dianggap adil, sekarang itu berbeda, ya itu harus dihadapi resikonya,” seru dia.
Fadli berharap agar panglima terpilih nanti dapat mencegah kekerasan atau bentrok yang terjadi antara TNI dan Polri.
Oleh karena itu, dibutuhkan sosok Panglima TNI yang bisa mengayomi semua matra dan juga dapat berkomunikasi dengan aparat lain, termasuk aparat kepolisian.
“Sehingga ya kita tahu proses transisi dari pecahnya dwi fungsi ABRI dan juga pemisahan fungsi antara pertahanan dan keamanan itu masih ada ekses-eksesnya, saya kira itu tidak bisa dipisahkan, tapi ini sudah semakin kecil eksesnya,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
