Jakarta, Aktual.co — Soal reklamasi teluk Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai bukan mengatasi masalah namun menambah masalah.
Pasalnya, teluk Jakarta menjadi kawasan strategi nasional yang seharusnya menjadi kawasan konservasi. Sebab, Pemprov pernah berencana mengatasi banjir bukan memperparah banjir.
“Strategi nasional kan macem-macem ada yang untuk konservasi, perlindungan dan pengembangan ekonomi. Tapi ini kita lihat pilihan yang di ambil pemerintah DKI, tidak menjawab apa yang menjadi persoalan tetapi malah menambah persoalan,” ujar Juru Kampanye Kelautan Greenpeace, Arifsyah, di Jakarta, Kamis (4/6).
Menurutnya, kawasan strategi nasional malah di tujukan unuk kepentingan bisnis. Karena tidak ada proses yang di tunjukan sebagai budidaya bahkan konservasi. “Jadi tergantung konteks strategi nasionalnya,” katanya
Namun, reklamasi harus dihentikan hingga jelas aturan secara konsensus. Reklamasi hendaknya tidak banyak merugikan.
“Dihentikan dulu sampai jelas apa yang dilakukan itu benar atau tidak secara konsensus. Kita dengar dulu suara dari masyarakat lokal terdampak Misal nelayan, itu harus diselesaikan dulu,” kata Arif
“Bukan kita anti pembangunan tapi kita lihat menyelesaikan persoalan Jakarta, atau tidak. Karena salah satu nya untuk mnegatasi persoalan Jakarta,” lanjutnya
Sementara itu, Greenpeace menghimbau agar pemerintah pusat bijak dalam mereklamasi teluk Jakarta.
“Yang belum sesesai antara pemerintah pusat dan DKI juga mengabaikan proses. Ini kan Ibukota negara jadi membangunnya harus lebih bijak lagi. Misal kepentingan industri ata real estate sehingga kepentingan lain diabaikan,” tutur Arif.
Artikel ini ditulis oleh:
