Jakarta, Aktual.com – Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digarap oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno dianggap tidak layak dilanjutkan oleh Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yeni Sucipto.
Hal itu berdasarkan hitung-hitungannya yang mana proyek kereta cepat tersebut harus membayar hutang yang per harinya mencapai Rp 8 miliar lebih. Sehingga pemerintah akan melakukan subsidi guna menutupi hutang tersebut.
“Bisa ngak Rp8,2 miliar tiap hari untuk bayar hutang? Pasti negara yang subsidi,” ucapnya di sela jumpa pers, Kantor Sekretaris Nasional Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (15/2).
Ketidakmampuan tersebut berdasarkan perhitungan management kereta cepat Jakarta Bandung terhadap target pendapatan perharinya. Yang mana, target per harinya adalah 12.000 penumpang dengan harga per tiket yakni Rp 225 ribu. Artinya pendapatan perharinya hanya mencapai sekitar Rp3 miliar, yang artinya piham management akan mengalami defisit Rp 5 miliar.
Lanjut Yeni, defisit sebesar Rp5 miliar tersebut harus ditanggung pemerintah, karena jika tidak saham empat BUMN yakni PT Waskita, PT Jasa Marga, PT KAI dan PT Perkebunan Nusantara akan didominasi oleh China, karena empat BUMN tersebut dijadikan sebagai konsorsium dalam proses hutang ke China.
“Artinya, kereta cepat rugikan negara. Nggak berkontribusi pada pemasukan APBN. Justru akan menyunat subsidi untuk kesehatan dan pendidikan karena memberikan subsidi ke situ,” imbuhnya.
Oleh karenanya, Yeni menegaskan bahwa proyek pembangunan kereta cepat tidak layak diteruskan karena akan menjadikan negara berhutang Rp 3 triliun tiap tahunnya.
“Di luar Rp 3 triliun itu saja, kita sudah banyak hutang. APBN kita tiap tahunnya sudah berhutang Rp 60 triliun,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
