Jakarta, Aktual.com — Pemerintah menargetkan sebanyak 10.300 desa tertinggal, yang sebagian besar berada di Indonesia bagian timur, teraliri listrik mulai 2016 hingga 2019.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, saat ini, masih ada 12.659 desa belum teraliri listrik, yang 2.519 diantaranya masih gelap pada malam hari.
“Desa-desa tertinggal ini sebagian besar di Indonesia bagian timur,” ujar Sudirman di Jakarta, Minggu (28/2).
Menurut Sudirman Said, melalui program yang dinamakan Program Indonesia Terang (PIT) tersebut, rasio elektrifikasi akan meningkat dari 85 persen pada 2015 menjadi 97 persen pada 2019.
Jumlah 12.659 desa itu berarti mencakup 16 persen dari total desa dengan 2.527.469 KK dan 9.970.286 jiwa. Total kebutuhan daya untuk PIT itu mencapai 500 MW hingga 1.000 MW.
Tahapan program dimulai dengan konsolidasi data dan sinkronisasi perencanaan di tingkat pusat yang ditargetkan tuntas Maret 2016.
Lalu, dilakukan pelatihan perencanaan kelistrikan desa selama periode Maret-Juni 2016.
Tahapan selanjutnya adalah perencanaan kelistrikan desa di tingkat provinsi dan kabupaten sepanjang 2016.
“Terakhir, implementasi PIT yang dimulai tahun ini dengan sejumlah lokasi percontohan dan dilanjutkan secara menyeluruh hingga 2019,” ujarnya.
PIT akan dimulai di enam provinsi paling timur Indonesia yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB yang mencakup 65 persen desa tanpa listrik.
“Program dimulai dari kawasan timur dan terus bergerak cepat ke barat,” ujarnya.
Menurut Sudirman, program melistriki desa tertinggal membutuhkan pendekatan khusus mengingat letak geografis yang sulit dijangkau. Sementara, populasi penduduk masih sedikit, sehingga pembangunan jaringan listrik oleh PLN menjadi mahal.
Ia melanjutkan, strategi pemerintah mewujudkan PIT adalah memaksimalkan pemanfaatan energi setempat terutama energi terbarukan seperti surya, air, angin, biomassa, hingga arus laut dengan teknologi yang terjangkau harganya.
Pusat Keunggulan Energi Bersih yang sedang dikembangkan di Bali akan menyiapkan teknologi tersebut.
“Pemerintah juga akan melibatkan swasta bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, hingga badan usaha desa,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
