Jakarta, Aktual.com — Pemerintah Indonesia meminta kepada Komnas HAM untuk menyerahkan di Plumbon, Mangkang Semarang. Supaya data-data jumlah kuburan massal korban tragedi 65 agar dapat diverifikasi ulang.
Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan berjanji akan segera memverifikasi data kuburan massal agar valid. Dengan begitu, korban massal tragedi 1965 di seluruh Indonesia dapat terindentifikasi.
“Saya menungggu data kuburan masal katanya mau diberikan, belum diberikan katanya minta di Komnas HAM, ya nanti kita akan minta,” akunya usai menghadiri pembukaan Halaqoh Fiqih Anti Terorisme di kampus Universitas Muhammadyah Semarang, Selasa (3/5).
Ia menegaskan jumlah kepastian korban massal agar tidak didramatisir secara berlebihan. Menurut dia, terkesan bangsa tanah air ini biada telah membunuh secara massal.
“Jangan sampai angkanya dilebih-lebihkan. Sehingga seolah-olah bangsa kita biadab dengan membunuh sepuluh atau seratus ribu bangsanya sendiri,” terangnya.
Ia pun menampik tudingan dunia internasional bahwa jumlah korban lebih banyak dari perkiraan awal.
“Korban itu pasti ada, tapi jumlahnya tidak sampai seperti itu,” pungkasnya.
Seperti diketahui Presiden Jokowi telah memerihkan jajarannya untuk meminfa maaf kepada para keluarga korban tragedi 65. Sedangkan Menteri Luhut diminta membongkar kuburan massal untuk mengetahui kebenaran jumlah korban tragedi 65 yang disebut-sebut jadi peristiwa berdarah yang merenggut nyawa jutaan rakyat Indonesia.
Sebelumnya, aktifitas sejarah Yunantio Adi akan menantang Menkopolhukam mendata korban massal tragedi 1965 di Plumbon. Dirinya bersedia menjadi pintu masuk korban yang dikuburkan secara massal tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
