Jakarta, Aktual.com — Proyek ambisius 35 Ribu Mega Watt (MW) diprediksi banyak pihak memang tak akan tercapai hingga 2019 nanti sesuai yang ditargetkan pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Apalagi proyek ini juga disinyalir hanya menjadi bancakan para petinggi-petinggi PT PLN (Persero) untuk memperjualbelikan izin proyek ini kepada pihak lain.
“Makanya saya dari dulu sudah katakan, pasti Jokowi akan malu dengan menargetkan proyek 35 ribu MW ini. Pasti tidak akan tercapai,” tandas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi dalam acara diskusi Bersih-Bersih BUMN, di Warung Daun, Jakarta, Jumat (27/5).
Menurut Adhie, pemerintah mestinya memang realistis dalam menggenjot proyek listrik ini. Padahal bisa membangun 10 ribu MW saja sudah pencapaian luar biasa.
“Saya bilang, faktanya bisa bangun 10 ribu MW saja itu sidah bagus. Tapi kenapa target 35 ribu MW yang diusung? Itu karena keinginan PLN sendiri untuk bisa main di situ,” tegas Adhie.
Karena faktanya, proyek 35 ribu memang dipecah-pecah izin pembangunannya, ada yang 1.000 MW, 2.000 MW, dan lainnya itu akan diperjualbelikan oleh PLN ke para perusahaan.
“Sehingga pada akhirnya, bagi PLN, tidak penting lagi proyek ini bisa direalisasikan atau tidak, yang penting bagi mereka yang PLN bisa dapat untung,” tegasnya.
Padahal, jika hal itu terus terjadi, sangat membahayakan bagi PLN sendiri.
“Untungnya, Kuntoro (Kuntoro Mangunsubroto- mantan komisaris utama PLN) sudah diganti, kalau tidak makin parah lagi,” cetus dia.
Menurut Adhie, kontrol terhadap PLN memang harus lebih ketat lagi, karena mafia listrik masih ada.
“Jika tidak dihentikan, PLN akan diperas dan menjadi sarang manipulasi,” tandasnya.
Di tempat yang sama, pengawas kebijakan publik, Don K Marut menambahkan, agar PLN bersih dari para mafia-mafia listrik bisa melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau mungkin mantan KPK untuk terlibat langsung dalam manajemen PLN.
“Seperti yang pernah terjadi di Kementerian Agama, setelah ada mantan KPK di sana, Kemenag menjadi lebih baik. Jadi PLN memang harus dirombak total. Dan KPK harus masuk ke (manajemen) PLN dan menatanya,” tegas Don.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
