Jakarta, Aktual.com — Tenaga Ahli Menteri Bidang Energi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya, Abdulrachim Kresno membongkar kebohongan publik yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said dalam program pembangunan listrik 35.000 MW.
Menurut Abdulrachim, program 35.000 MW merupakan bukan proyek baru, namun melainkan kelanjutan tambahan dari proyek pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu bermama program percepatan atau fast track program (FTP) I dan FTP II sebesar 20.000 MW.
“Saya cek lagi, kan saya punya dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), ternyata proyek 35.000 MW itu gabungan dari program lama punya SBY yang belum selesai semua, jadi kita tertipu semua,” kata Abdulrachim saat diwawancarai oleh Aktual.com di Gedung BPPT 1 lantai 3, Jakarta Pusat, Senin (30/5).
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Sudirman melakukan kebohongan publik karena setiap penyampaian ke publik seolah-olah 35.000MW merupakan proyek baru dari 2014 ke 2019.
Diketahui sudah hampir dua tahun berlalu terjadi minim realisasi pada proyek 35.000 MW ini, akibatnya Menteri Sudirman Said menjadikan PLN sebagai ‘Kambing Hitam’ atas ancaman kegagalan target rampung 2019.
Sudirman mengultimatum PLN agar menyerahkan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) paling lambat tanggal 20 Mei 2016 kemarin.
“Jika belum diserahkan hingga 20 Mei, sebagai regulator kita ingatkan konsekuensinya. Ini terus terang sudah terlalu lama memang. Akibat dari keterlambatan ini panjang, ini bukan sekedar komplain penyerahan dokumen, tapi ikutan dari kelambatan ini jadi kemana-mana,” kata Sudirman di kantornya, Rabu (18/5)
Namun tudingan terhadap PLN menjadi penghambat, tidak masuk akal kata Abdulrachim, pasalnya PLN hanya menggarap 10.000 MW yang kemudian dikurangi menjadi 5.000 MW, sehingga masih ada 25.000 MW yang digarap oleh pemerintah (ESDM).
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
