Jakarta, Aktual.com – Wacana reshuffle kabinet kerja di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK), sepertinya sebuah keniscayaan.
Mengingat selama ini banyak agenda pemerintah yang belum selesai. Terutama di sektor perekonomian dan revolusi mental. Jika reshuffle ini ditunda-tunda maka sudah barang akan mengganggu kinerja pemerintah, terutama di sektor perekonomian.
“Bagi saya, rencana reshuffle ini sejatinya keharusan jika Jokowi ingin mengoptimalkan kinerja jelang tiga tahun berkuasa. Sebab banyak target yang belum tercapai. Khususnya di bidang ekonomi dan pencapaian revolusi mental,” cetus aktivis dari Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti kepada Aktual.com, di Jakarta, Jumat (25/7).
Menurut Ray, terganggunya kinerja ekonomi karena salah satu menteri di bidang ekonomi sangat tidak capable. Yaitu Menteri BUMN Rini Soemarno. Mestinya, ditengok dari kinerjanya, jauh-jauh hari Menteri Rini harusnya sudah dicopot.
“Saya juga heran apa pertimbangan yang kuat bagi Jokowi untuk terus mempertahankan Rini Soemarno. Dari kaca mata saya sih, alasan yang terlihat karena dipertahankan JK,” cetus dia pasti.
Padahal, ada banyak hal yang membuat Menteri Rini layak dicopot. Polemik proyek kereta cepat yang mengandalkan utangan dari China berpotensi menggadaikan aset BUMN, belum tiga bank BUMN sebekumnya sudah ngutang bank China, CDB. Privatisasi BUMN yang didorongnya juga disorot sebagai kebijakan yang menjual BUMN ke publik.
“Kalau dilihat dari kinerjanya, dia itu jauh dari semangat Nawacita. Mungkin Rini ini seperti garis pertemuan Jokowi dengan JK. Itulah nampaknya mengapa Rini masih dapat bertahan dan kuat dalam posisinya,” sebut dia.
Untuk itu, Jokowi harus berani membuat kebijakan reshuffle saat ini, termasuk dengan mencopot Rini Soemarno. “Saat ini waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle di bulan-bulan ini. Sebab, September kita sudah bersiap menghadapi hajatan besar politik, Pilkada 2017,” ujar Ray.
Menurutnya, Pilkada yang akan digelar serentak setidaknya di 101 daerah di seluruh Indonesia itu, jangan sampai terganggu dengan kinerja ekonomi. Makanya, reshuffle menteri bidang ekonomi yang mengganggu perlu dilakukan. Apalagi selain alasan kinerja, masuknya beberapa partai ke dalam koalisi Jokowi juga menghajatkan reshuffle tersebut.
“Setidaknya ada perubahan komposisi untuk mensolidkan barisan pendukung Jokowi itu,” pungkas Ray.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
