Presiden Joko Widodo menyerahkan draf RAPBN 2017 kepada Ketua DPR Ade Komarudin, saat sidang paripurna DPR dengan agenda mendengar pidato presiden dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah dan penyerahan draf RUU tentang APBN 2017 dan nota keuangan pemerintah di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo menyerahkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangan kepada Pimpinan DPR. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang nilainya semakin besar ternyata tak membuat sektor industri, terutama sektor UMKM bertumbuh positif. Kondisi ini dicurigai pihak DPR, karena penyaluran dianggap KUR selama ini tidak tepat sasaran.

“Selama ini, pertumbuhan di sektor industri itu tidak berjalan. Pemerintah sudah gagal memenej industri kecil, khususnya UMKM. Padahal presiden sudah kita minta untuk serius perhatikan KUR, agar basis industri kecil berjalan,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Hafidz Tohir di Jakarta, Rabu (17/8).

Menurutnya, penyerapan KUR sendiri hingga Juli sudah mencapai sebesar Rp60 triliun dari total Rp120 triliun. Padahal, pemerintah menggelontorkan KUR itu dengan suku bunga subsidi. Namun masih salah sasaran. Buktinya, konsumsi terus menurun, dan daya beli masyarakat juga tetap lemah.

“Tahun 2015 KUR diberikan Rp70 triliun, dan di 2016 ini KUR yang digelontorkan Rp120 trilin. Mestinya, (industri UMKM) sudah berjalan. Tapi malah serapan KUR tak tepat sasaran. Lantas, kemana dana KUR itu diturunkan?”

Berdasarkan fakta tersebut, dia mencurigai industri yang selama ini dibina bukan industri yang menopang pendapatan. “Itu yang saya khawatirkan. Makanya kebijakan Presiden mengganti manajemen di Kemenperin (Perindustrian) sudah tepat. Saya berharap dengan Menperin (Airlangga Hartarto/Golkar) baru, bisa lebih mencerahkan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu