Pasalnya, kata dia, seperti diketahui, daya beli masyarakat dan konsumsi rakyat itu yang sebetulnya mendominasi pendapatan negara dalam sektor pajak.
Di zaman rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebanyak 65 persen pendapatan pajak diperoleh dari konsumsi. Tapi hari ini, di bawah rezim Jokowi merubah struktur tersebut dengan mengambil subsidi rakyat untuk dibangun infrastruktur.
“Padahal infrastruktur itu program jangka panjang, karena baru berefek terhadap ekonomi itu lagi tahun lagi. Padahal sudah ratusan trliyun untukinfrastruktur. Tapi, apakah berikan nilai tambahnya bagi pendapatan negara dan terhadap sektor riil? Sangat lemah.”
Tohir juga mengkritisi sektor pembangunan industri yang menurutnya terkadang tak sesuai kebutuhan. Misalnya, ketika masyarakat membutuhkan pengembangan sektor industri yang mengarah industri pertanian. Tapi yang dibangun malah industri elektronik.
“Ini tidak mengena. Padahal yang paling cepat menghasilkan uang itu pertanian. Kita ini negara yang cocok untuk agronomi. Makanya sekarang kita yang ada semua impor. Cabe impor. Dan yang paling sedih itu singkong. Maka, kita juga impor.”
Laporan: Bustomi
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Wisnu
