Jakarta, Aktual.com – Pencabutan subsidi listrik kepada 18,7 juta pelanggan 900 VA hampir bisa dipastikan akan direalisasikan oleh pemerintah pada tahun mendatang. Hanya saja saat ini tinggal menunggu pengesahan RAPBN 2017 yang diperkirakan akan diketuk palu pada akhir bulan ini.
Berdasarkan penjelasan Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian, pihaknya telah menyepakati bersama pemerintah dalam rapat komisi VII bahwa besaran anggaran untuk subsidi pada tahun 2017 hanya dialokasikan Rp 48,56 triliun.
Sehingga dengan anggaran sebesar itu, pencabutan subsidi merupakan suatu keniscayaan. Namun dia menekankan kepada pemerintah dan PT PLN (Persero) agar bisa menjamin bahwa data rumah tangga yang dicabut subsidi nantinya memiliki data yang valid dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
“Untuk anggaran di RAPBN 2017 memang subsidi listrik diajukan oleh pemerintah Rp 48,56 triliun dan Komisi VII sudah sepakat. Namun RAPBN itukan belum diputusakan oleh DPR-RI dan dalam proses pembahasan. Kemungkinan akan diputusakan sekitar tanggal 20 Oktober ini. Pemerintah meminta pencabutan subsidi mulai 2017 secara bertahap,” ujarnya di Gedung Dewan Pers, Minggu (2/10).
Selain itu, dia menepis adanya isu pelanggan 450 VA turut dicabut subsidinya, kalau memang adanya demikian, dia dan fraksinya dengan tegas akan melakukan penolakan terhadap wacana itu.
Namun dia tidak mempermasalahkan jika pemerintah dan PLN melakukan penyisiran terhadap rumah tangga mana saja yang memang tidak seharusnya menggunakan 450 VA, dengan syarat klasifikasi kategori tidak layak tersebut mempunyai batasan yang jelas.
“Kalau kami dari fraksi Gerindra akan menolak kalau pelanggan yang 450 VA di cabut subsidnya walaupun bertahap. karena saya menilai belum ada alasan untuk mengharuskan pencabutan subsdi 450 VA. Tetapi bagi diantara pelangga 450 VA yang memang didapati memiliki kondisi ekonomi yang bagus, maka harus dipindahkan ke 130 VA,” ujarnya.
Laporan: Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Wisnu
